ICJ Tetapkan Myanmar Lakukan Genosida terhadap Rohingya, Putusan Bersejarah dalam 80 Tahun

Journalist Independent
(Foto: Reuters)

Journalist Independent, Den Haag – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) menetapkan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara. Putusan bersejarah ini sekaligus memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk memulihkan hak para korban, termasuk memfasilitasi kepulangan pengungsi secara aman dan memberikan kompensasi.

“Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara,” kata Presiden ICJ Yuji Iwasawa saat membacakan putusan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026).

Pertama Kali ICJ Tetapkan Negara Lakukan Genosida

Putusan tersebut menjadi momen penting dalam sejarah pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk pertama kalinya dalam 80 tahun sejarah ICJ, pengadilan itu menyatakan sebuah negara bertanggung jawab melakukan genosida.

Hakim menjatuhkan putusan dengan suara 9 berbanding 6. Perkara ini diajukan Gambia pada November 2019 berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948.

Dalam putusannya, ICJ menyatakan Myanmar melanggar kewajiban internasional karena tidak mencegah genosida, tidak menghukum pelaku, serta tidak menjalankan ketentuan hukum yang diperlukan untuk menerapkan konvensi tersebut. Pengadilan juga menemukan adanya pelanggaran kewajiban untuk menjaga dan melindungi bukti terkait dugaan genosida.

ICJ turut menyimpulkan bahwa tindakan pasukan keamanan Myanmar terhadap Rohingya pada operasi militer 2017 memenuhi unsur genosida. Bukti yang diperiksa mencakup pembunuhan, kekerasan fisik dan mental, kekerasan seksual, serta tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut putusan itu sebagai pengakuan kuat terhadap penderitaan korban. Dia juga mengingatkan Myanmar wajib mematuhi keputusan pengadilan.

Lebih dari 10 Ribu Orang Tewas dalam Operasi Militer

Dalam pertimbangannya, ICJ mengungkap bukti pembunuhan lebih dari 10.000 orang Rohingya selama operasi militer Myanmar. Operasi yang disebut pemerintah Myanmar sebagai operasi pembersihan itu berlangsung di tengah serangan terhadap desa-desa Rohingya.

Baca Juga  Trump Usulkan Tim Cook Jadi Bos Nvidia: Pengganti Jensen Huang Harus Seorang Legenda

Pengadilan juga menemukan kekerasan seksual secara meluas terhadap perempuan serta kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Sejumlah desa Rohingya dihancurkan secara sistematis dan kemudian ditempati penduduk non-Rohingya.

Operasi militer tersebut memicu eksodus besar-besaran warga Rohingya ke Bangladesh. Human Rights Watch mencatat lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke negara tetangga itu setelah operasi militer pada Agustus 2017.

Di Cox’s Bazar, Bangladesh, warga pengungsi menyaksikan pembacaan putusan melalui layar besar. Sejumlah orang menangis ketika nama kelompok mereka disebut dalam keputusan ICJ.

Mohammed Osman (20), yang kehilangan kedua orang tua dan empat saudara kandungnya akibat kekerasan militer Myanmar, menyebut putusan itu sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialami komunitasnya.

“Saya sangat terharu … Namun, kami baru mencapai 50 persen dari apa yang kami inginkan. Kami akan mencapai 100 persen ketika kami dipulangkan dengan bermartabat,” ujar Osman kepada AFP.

Myanmar Wajib Fasilitasi Kepulangan Pengungsi

ICJ memerintahkan Myanmar mengambil langkah pemulihan bagi warga Rohingya yang menjadi korban. Salah satunya dengan mengizinkan dan memfasilitasi kepulangan mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal masing-masing.

Perintah tersebut juga mencakup penyatuan kembali keluarga yang terpisah akibat pengungsian. Myanmar diwajibkan menyelidiki orang-orang yang diduga melakukan tindakan genosida dan menjatuhkan hukuman apabila terbukti bersalah.

Selain pemulihan, ICJ menetapkan Myanmar berkewajiban membayar kompensasi atas kerugian yang dialami kelompok Rohingya dan para anggotanya. Besaran serta mekanisme pembayaran ganti rugi belum ditentukan dalam putusan kali ini.

Myanmar harus menyampaikan laporan kepada ICJ dalam waktu dua tahun mengenai langkah pemulihan yang telah dilakukan, termasuk persoalan kompensasi. Pengadilan akan menentukan tahapan berikutnya untuk membahas besaran dan bentuk ganti rugi.

Baca Juga  US-China Rivalry Enters a New Phase as Both Powers Race for Global Influence

Gambia Disebut Buka Jalan Keadilan Internasional

Presiden Gambia Adama Barrow menyebut putusan tersebut sebagai hari bersejarah bagi keadilan internasional. Negara Afrika Barat itu mengajukan gugatan terhadap Myanmar meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan konflik Rohingya.

Perkara tersebut menggunakan Konvensi Genosida 1948 yang memungkinkan negara peserta menggugat negara lain apabila diduga melanggar kewajiban dalam konvensi. Gambia mengajukan perkara dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai langkah Gambia menjadi terobosan dalam upaya menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan.

“Yang menggugat bukan korban, tapi Gambia. Ini revolusi hukum. Gambia, negara kecil di Afrika Barat yang jaraknya ribuan kilometer dari Myanmar, tidak punya hubungan apapun dengan Rohingya, mengajukan gugatan pada 11 November 2019,” sebut Usman.

“Gambia mengajarkan kita, tidak perlu menjadi korban untuk melawan kejahatan. Tidak perlu melihat pengungsi terdampar di negeri kita untuk membela kemanusiaan,” lanjutnya.

Human Rights Watch juga menyebut putusan tersebut sebagai pengakuan yang telah lama dinantikan para korban. Organisasi itu mendesak pemerintah dan komunitas internasional memastikan Myanmar menjalankan perintah pengadilan.

Putusan Mengikat, Pelaksanaan Jadi Tantangan

Putusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding. Namun, pengadilan tersebut tidak memiliki aparat sendiri untuk memaksa suatu negara menjalankan keputusan.

Pelaksanaan putusan karena itu bergantung pada kepatuhan Myanmar dan tekanan diplomatik internasional. Piagam PBB menyediakan jalur bagi negara yang berperkara untuk membawa persoalan ketidakpatuhan ke Dewan Keamanan PBB.

Dampak diplomatik putusan mulai terlihat setelah Inggris mengumumkan langkah mengusir atase pertahanan Myanmar. Pemerintah Inggris juga mendorong pembahasan perkara tersebut di Dewan Keamanan PBB.

Putusan ini turut menjadi perhatian para pakar hukum internasional karena berpotensi menjadi rujukan dalam perkara genosida lainnya. Salah satu perkara yang ikut disorot adalah gugatan terkait dugaan genosida Israel di Gaza.

Baca Juga  Kemenhaj Imbau WNI dan Jamaah Umrah di Arab Saudi Tingkatkan Kewaspadaan

Meski demikian, putusan terhadap Myanmar tidak otomatis menentukan hasil perkara lain. Setiap gugatan tetap harus diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. (*)