Kapolda Luncurkan POLIRAN, Solusi 231 Pengangguran Termasuk Pemuda yang Pernah Tawuran

Journalist Independent
Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin saat meluncurkan gerakan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Mapolda Sulsel.
Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin saat meluncurkan gerakan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Mapolda Sulsel.

Journalist Independent, MAKASSAR – Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Pol. M. Awal Chairuddin mengajak kalangan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat mengambil bagian dalam mengatasi pengangguran melalui gerakan Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN).

Gerakan tersebut diluncurkan di Mapolda Sulsel, Kamis (19/11/2026), sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sekaligus langkah untuk memperkuat kondisi sosial dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan.

Awal Chairuddin menilai, persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah maupun instansi tertentu. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama dunia usaha yang memiliki kemampuan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, kepolisian melalui POLIRAN berupaya menjadi penghubung antara masyarakat pencari kerja dengan pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja.

Kapolda menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar program kepolisian, melainkan bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan penghidupan layak.

“Poliran sendiri adalah semacam tugas kemanusiaan karena kepolisian peduli dengan masyarakat kita yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan saya yakin ini hanya pinjam nama kepolisian, tapi bangsa Indonesia sebenarnya yang peduli,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hak memperoleh pekerjaan telah dijamin dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Karena itu, kesempatan bekerja harus dipandang sebagai kebutuhan mendasar masyarakat, bukan semata-mata persoalan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kerja itu sendiri bukan hanya sekadar mencari uang, tapi merupakan hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 Ayat 2,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Awal Chairuddin turut menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah pengangguran di wilayah ini mencapai sekitar 231 ribu orang.

Baca Juga  AKBP Santiadjie Kartasasmita Tegas Berantas Praktik Judi Sawung Ayam Di Pinrang

Angka tersebut menjadi perhatian karena pengangguran tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan sosial apabila tidak ditangani secara serius.

Dia menyebut, keterbatasan kesempatan kerja dapat menimbulkan efek berantai yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Karena kita semuanya sangat yakin angka pengangguran yang tinggi juga membawa dampak atau masalah sosial yang sangat multiplier effect. Banyak sekali pengaruh-pengaruhnya, banyak sekali dampaknya,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta para pelaku usaha agar tidak hanya berorientasi pada pengembangan bisnis, tetapi turut memperhatikan kondisi sosial masyarakat di lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan kerja kepada warga setempat, termasuk generasi muda yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Selain membuka lowongan, keterlibatan dunia usaha juga diharapkan mencakup pendataan pencari kerja, peningkatan keterampilan, pelatihan sesuai kebutuhan industri, hingga membantu proses penempatan tenaga kerja.

Perhatian khusus juga diharapkan diberikan kepada pemuda yang sebelumnya pernah berurusan dengan kepolisian akibat terlibat gangguan ketertiban. Melalui kesempatan bekerja, mereka diharapkan memiliki ruang untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.

Lebih jauh, Awal Chairuddin menyebut penguatan peran kepolisian di Sulawesi Selatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Polda Sulsel membawahi 24 satuan wilayah yang terdiri atas satu Polrestabes, satu Polresta, dan 22 Polres. Jajaran tersebut diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mengembangkan gerakan POLIRAN hingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Melalui jaringan kewilayahan tersebut, kepolisian memiliki peluang untuk membantu mengidentifikasi warga yang membutuhkan pekerjaan sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Kapolda juga mengajak seluruh pihak mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Baca Juga  Hari Jadi Gowa ke-706, Kapolresta dan Bupati Ziarah Kenang Jasa Pahlawan dan Tokoh Kerajaan

Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk beragam komoditas ekspor yang telah menjangkau puluhan negara.

Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal agar mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. (MA)