Polri Ubah Aturan Majelis Sidang Etik, Pangkat Dua Tingkat di Bawah Tersangka Kini Bisa Mengadili

Journalist Independent
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir

Journalist Independent, JAKARTA — Polri membuka kemungkinan baru dalam komposisi majelis sidang etik dengan mengizinkan anggota berpangkat hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Perubahan aturan ini menjadi sorotan karena salah satu perkara yang akan menjalani sidang etik berkaitan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Regulasi baru itu mengubah ketentuan mengenai susunan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan KKEP Banding.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan penerbitan peraturan terbaru tersebut. Dia menjelaskan bahwa sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perubahan regulasi.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ujar Isir saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Listyo Sigit sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Status tersebut membuat mekanisme pemeriksaan etik terhadap mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu menjadi perhatian publik, termasuk mengenai siapa yang akan duduk sebagai anggota majelis pemeriksa.

Pangkat Anggota Majelis Sidang Etik Polri Tak Lagi Harus Setara

Perubahan paling signifikan terdapat pada Pasal 42 ayat (3) Perpol 4/2026. Dalam aturan sebelumnya, anggota KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Ketentuan baru memperluas komposisi dengan memperbolehkan anggota majelis memiliki pangkat maksimal dua tingkat di bawah terduga pelanggar.

Dengan perubahan tersebut, Polri memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan personel yang bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Penyesuaian ini juga mengubah batas hierarki kepangkatan yang sebelumnya menjadi persyaratan dalam pembentukan majelis.

Baca Juga  Kapolri Mutasi 25 Pati dan Pamen Polri, Dua Penugasan KSP Dipindah

Ketentuan serupa berlaku untuk KKEP Banding melalui perubahan Pasal 74 ayat (3). Jika sebelumnya seluruh anggota majelis banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi dari pelanggar, kini personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah juga dapat masuk dalam susunan majelis.

Perubahan ini membuat mekanisme sidang etik Polri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kesetaraan atau keunggulan pangkat anggota majelis terhadap pihak yang diperiksa.

Di tengah proses hukum yang melibatkan Listyo Sigit, penerapan Perpol terbaru akan menjadi perhatian, terutama dalam menentukan komposisi majelis etik yang menangani perkara tersebut. Transparansi proses, independensi pemeriksaan, serta konsistensi penerapan aturan akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan kode etik di tubuh Polri. (*)