Journalist Independent.com, MAKASSAR – Dua program yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menghadapi persoalan mendasar di kawasan timur Indonesia. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum dikenal luas oleh masyarakat, sementara penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) belum menjangkau sebagian besar responden survei Universitas Hasanuddin (Unhas).
Hasil survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto yang dilakukan Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas menunjukkan, sebanyak 71,50 persen responden mengaku tidak mengetahui program KDKMP. Pada saat yang sama, 62,30 persen responden menyatakan tidak pernah menerima MBG.
Temuan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah. Di tengah upaya menjalankan program prioritas nasional, persoalan pengenalan program dan jangkauan pelaksanaan masih menjadi pekerjaan rumah, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pengembangan LPPM Unhas, Prof Imam Mujahidin Fahmid, mengatakan hasil survei memperlihatkan pengenalan terhadap program KDKMP belum meluas di kalangan masyarakat yang menjadi responden penelitian.
“Pengenalan program belum meluas dalam sampel survei,” kata Imam di Unhas, Rabu (21/10/2026).
Menurut Imam, kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan kecil. Sebab, program pemerintah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat semestinya diikuti penyampaian informasi yang memadai agar masyarakat mengetahui tujuan, manfaat, serta cara mengaksesnya.
Ketika sebagian besar responden mengaku tidak mengetahui sebuah program prioritas, pemerintah perlu mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan telah menjangkau kelompok sasaran secara efektif.
Imam bahkan menilai sosialisasi program pemerintah di kawasan timur Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Program belum berjalan baik dan sosialisasinya saya katakan buruk, khusus di Indonesia Timur. Saya tidak tahu kalau tempat lain,” tegasnya.
71,50 Persen Tak Tahu KDKMP
Tingginya angka ketidaktahuan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu sorotan utama dalam hasil survei Unhas.
KDKMP merupakan program yang diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, pengenalan program kepada warga menjadi bagian penting agar tujuan yang direncanakan pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Namun, hasil survei menunjukkan 71,50 persen responden menyatakan tidak mengetahui program tersebut.
Angka itu mengindikasikan adanya persoalan komunikasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian. Program yang telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah belum tentu dikenal secara merata oleh masyarakat, terlebih jika penyampaian informasi tidak menjangkau berbagai kelompok dan wilayah.
Bagi pemerintah, kondisi ini semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap strategi sosialisasi yang selama ini dilakukan. Informasi mengenai program tidak cukup hanya disampaikan melalui pengumuman resmi atau kegiatan seremonial. Pemerintah perlu memastikan informasi benar-benar sampai kepada warga, termasuk masyarakat di wilayah yang akses terhadap informasi dan layanan publiknya masih terbatas.
Selain pengenalan program, evaluasi juga perlu menyentuh pelaksanaan di lapangan. Masyarakat perlu mengetahui apakah program tersebut telah berjalan di wilayah mereka, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, serta manfaat apa yang dapat diperoleh.
Meski demikian, angka ketidaktahuan dalam survei tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pelaksanaan KDKMP di Indonesia Timur bermasalah. Temuan tersebut terutama menunjukkan bahwa pengenalan program di kalangan responden masih rendah dan perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi yang lebih terukur.
62,30 Persen Belum Pernah Menerima MBG
Persoalan lain terlihat pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Survei Unhas mencatat 62,30 persen responden menyatakan tidak pernah menerima MBG.
Temuan ini memperlihatkan bahwa pengalaman masyarakat terhadap program tersebut belum merata di antara responden yang disurvei. Di tengah besarnya perhatian pemerintah terhadap program pemenuhan gizi, jangkauan penerima menjadi salah satu aspek yang patut dievaluasi.
MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran, kesiapan pelaksanaan, distribusi, serta kemampuan program menjangkau kelompok yang dituju.
Karena itu, angka responden yang mengaku belum pernah menerima MBG perlu dibaca sebagai sinyal untuk memeriksa pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah perlu memastikan apakah warga yang belum menerima memang belum masuk dalam kelompok sasaran, berada di wilayah yang belum terjangkau, atau menghadapi kendala lain dalam pelaksanaan program.
Survei ini belum merinci alasan setiap responden tidak pernah menerima MBG. Dengan demikian, angka 62,30 persen tidak dapat langsung diartikan sebagai bukti kegagalan penyaluran secara keseluruhan. Namun, temuan tersebut cukup menjadi dasar untuk mendorong pemeriksaan lebih lanjut terhadap cakupan dan pemerataan pelaksanaan program.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan program bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang diumumkan pemerintah. Yang lebih penting adalah apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Di sinilah pemerintah perlu memperkuat evaluasi, mulai dari pendataan penerima hingga pemantauan pelaksanaan di daerah. Tanpa data yang akurat dan pengawasan yang konsisten, program berisiko tidak menjangkau seluruh kelompok yang seharusnya memperoleh manfaat.
