Temuan mengenai KDKMP dan MBG memperlihatkan dua persoalan yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Pada KDKMP, persoalan yang menonjol adalah rendahnya tingkat pengenalan program. Sementara pada MBG, mayoritas responden menyatakan belum pernah menerima manfaat program tersebut.
Keduanya menunjukkan pentingnya membedakan antara program yang telah ditetapkan sebagai prioritas dengan program yang benar-benar dikenal dan dirasakan masyarakat.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan program masuk dalam agenda pembangunan nasional. Sosialisasi, kesiapan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan pengawasan harus berjalan beriringan.
Dalam konteks Indonesia Timur, evaluasi tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi wilayah yang beragam. Kawasan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki karakteristik geografis serta tantangan pelayanan yang tidak selalu sama.
Karena itu, pendekatan pelaksanaan program tidak bisa hanya mengandalkan pola yang seragam. Pemerintah perlu membaca kondisi setiap daerah, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi masyarakat, serta memastikan mekanisme penyampaian informasi dan penyaluran manfaat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Hasil survei Unhas dapat menjadi salah satu bahan untuk menguji sejauh mana kebijakan pemerintah telah dikenal dan dirasakan masyarakat. Namun, tindak lanjutnya harus disertai data pelaksanaan yang lebih terperinci agar persoalan yang ditemukan dapat dijawab secara tepat.
Kepuasan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Terbelah
Temuan mengenai KDKMP dan MBG muncul bersamaan dengan gambaran kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei yang sama mencatat 51,02 persen responden menyatakan relatif puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 44,27 persen menyatakan tidak puas.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun responden yang menyatakan puas masih lebih banyak, angka ketidakpuasan juga cukup besar untuk menjadi perhatian pemerintah.
Imam mengingatkan, ketidakpuasan masyarakat perlu direspons sebelum berkembang menjadi kekecewaan yang lebih luas.
“Semua ketidakpuasan akan melahirkan kekecewaan yang lebih tinggi, dan kekecewaan itu bisa memunculkan letupan-letupan sosial yang berbahaya kehidupan bersama. Oleh karena itu, ketidakpuasan itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah, jangan meningkat menjadi kekecewaan,” kata Imam dalam diskusi hasil survei di Kampus Unhas.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pemerintah tidak hanya membaca angka kepuasan secara umum, tetapi juga menelusuri persoalan yang melatarbelakangi penilaian masyarakat.
Kepuasan publik dapat dipengaruhi oleh beragam hal, mulai dari kondisi ekonomi, kesempatan kerja, akses terhadap layanan, hingga manfaat kebijakan yang dirasakan secara langsung. Karena itu, angka ketidakpuasan perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan masalah yang lebih spesifik.
Dalam konteks ini, rendahnya pengenalan terhadap KDKMP, belum meratanya pengalaman menerima MBG di antara responden, dan tingginya keluhan mengenai kesempatan kerja menjadi sejumlah persoalan yang layak diperhatikan dalam evaluasi kebijakan pemerintah di kawasan timur Indonesia.
69 Persen Responden Mengaku Sulit Mendapatkan Pekerjaan
Selain menyoroti program prioritas, survei Unhas juga mengungkap persoalan ketenagakerjaan. Sebanyak 69 persen responden mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan kesempatan kerja masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tercakup dalam survei.
Kesulitan memperoleh pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan. Persoalan tersebut juga dapat berkaitan dengan kesesuaian keterampilan, akses informasi lowongan, kebutuhan industri, dan kondisi ekonomi daerah. Namun, survei yang disampaikan belum merinci faktor mana yang paling dominan dirasakan responden.
Karena itu, pemerintah perlu menindaklanjuti temuan tersebut dengan melihat kondisi ketenagakerjaan secara lebih mendalam, termasuk peluang kerja yang tersedia dan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.
Program prioritas pemerintah juga perlu dinilai berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, akses terhadap layanan yang dijanjikan, serta kesempatan ekonomi yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika persoalan pekerjaan tetap dirasakan luas sementara pengenalan dan jangkauan sejumlah program masih terbatas, evaluasi kebijakan menjadi semakin penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa agenda pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Survei Libatkan 900 Responden
Survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dilaksanakan pada 23 September hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 900 responden.
Penelitian mencakup lima kawasan, yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling atau pengambilan sampel acak bertingkat.
Survei tersebut menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error yang dilaporkan berkisar 3,4 hingga 3,7 persen.
Dalam distribusi sampel yang disampaikan, Sulawesi Selatan memiliki proporsi terbesar, yakni 16 persen. Berikutnya, Nusa Tenggara Timur sebesar 10 persen, disusul Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat yang masing-masing mencapai 9,4 persen.
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan masing-masing memperoleh porsi 7 persen. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 5,5 persen. Kalimantan Utara menjadi wilayah dengan proporsi sampel terkecil, yakni 1,1 persen.
Cakupan tersebut memberikan gambaran mengenai pandangan responden dari sejumlah wilayah di Indonesia Timur. Namun, hasil survei tetap perlu dibaca sesuai dengan metode, cakupan, dan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian.
Temuan mengenai KDKMP dan MBG, khususnya, merupakan gambaran jawaban responden dalam survei. Angka tersebut bukan pengganti data administratif pemerintah mengenai jumlah koperasi yang telah beroperasi atau jumlah penerima MBG di setiap daerah.
Data survei dan data pelaksanaan program dapat saling melengkapi untuk mengidentifikasi persoalan, menguji efektivitas kebijakan, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Rektor Unhas: Survei Bukan Urusan Politik
Unhas menegaskan bahwa pelaksanaan survei tersebut merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan membaca kondisi masyarakat, bukan untuk terlibat dalam kepentingan politik praktis.
Rektor Unhas menjelaskan, survei opini publik merupakan bagian dari tradisi akademik yang penting bagi perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah lembaga survei di luar negeri juga berkembang dengan basis universitas, pusat riset, maupun institusi penelitian.
“Lembaga survei di luar negeri itu banyak yang berbasis universitas, riset atau institusi. Ini bagian dari DNA-nya universitas. Opini dari survei ini juga sains,” ujarnya.
Ia menekankan, survei menjadi salah satu instrumen ilmiah untuk menangkap pandangan masyarakat terhadap berbagai persoalan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pengambil kebijakan.
Dalam konteks pemerintahan, survei opini publik tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai penilaian politik. Data yang dihimpun melalui metode penelitian dapat membantu memperlihatkan persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk hal-hal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh pembuat kebijakan. (iz)
