Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren di Kemenag, Nasaruddin: Jadi Direktorat Tersendiri

Journalist Independent
Menteri Agama Nasaruddin Umar
Menteri Agama Nasaruddin Umar

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama. Regulasi tersebut memperkuat struktur Kementerian Agama dengan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sebagai unit khusus yang menangani urusan pondok pesantren di Indonesia.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengumumkan pembentukan lembaga baru tersebut setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ia menjelaskan bahwa keberadaan Ditjen Pesantren menjadi langkah pemerintah untuk memberikan ruang pengelolaan yang lebih khusus bagi pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

“Alhamdulillah Bapak Presiden baru saja mengeluarkan SK tentang keberadaan satu direktorat baru di bawah Kementerian Agama untuk mewadahi secara khusus penduduk pesantren yang dikenal dengan Dirjen Pesantren,” ujar Nasaruddin.

Pembentukan direktorat jenderal tersebut membawa perubahan dalam struktur pengelolaan pesantren di kementerian. Sebelumnya, urusan pesantren berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Melalui regulasi baru ini, pemerintah menempatkan pengelolaan pesantren dalam direktorat jenderal tersendiri, sehingga urusan tersebut memiliki posisi khusus dalam organisasi Kementerian Agama.

“Jadi ini suatu lembaga baru di Kementerian Agama. Tadinya pesantren itu hanya subordinasi dari pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri,” kata Nasaruddin.

Pernyataan tersebut menegaskan perubahan kedudukan pesantren dalam struktur birokrasi kementerian. Jika sebelumnya pengelolaan pesantren menjadi bagian dari lingkup pendidikan Islam, kini pemerintah membentuk unit tersendiri untuk menangani bidang tersebut. Langkah ini sekaligus menandai perubahan pendekatan kelembagaan dalam mengurus pesantren di Indonesia.

Meski demikian, pembentukan Ditjen Pesantren belum menjelaskan secara terperinci seluruh perubahan yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan. Pembagian tugas, kewenangan, mekanisme koordinasi, program prioritas, serta dukungan anggaran lembaga baru tersebut belum diuraikan dalam keterangan Nasaruddin. Rincian itu penting untuk menjelaskan bagaimana direktorat jenderal tersebut akan menjalankan tanggung jawabnya.

Baca Juga  Prabowo: Ribuan Kapal Nelayan Akan Dibangun Mulai 2027

Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa Direktur Jenderal Pesantren telah dilantik empat hari sebelum pernyataan itu disampaikan. Kementerian Agama sebelumnya menyebut Basnang Said sebagai Dirjen Pesantren. Penunjukan pimpinan tersebut menjadi bagian dari langkah awal pemerintah dalam menjalankan struktur baru di lingkungan kementerian.

Dengan adanya pimpinan dan unit organisasi khusus, urusan pesantren diharapkan memiliki jalur koordinasi yang lebih terarah. Namun, pelaksanaan tugas lembaga tersebut tetap membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas dengan unit lain di Kementerian Agama. Kejelasan tersebut diperlukan agar perubahan struktur dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Pesantren memiliki peran dalam pendidikan agama, pembinaan santri, serta kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah. Lembaga pendidikan ini menjadi bagian dari penyelenggaraan pendidikan keagamaan yang berkembang dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Karena itu, pengelolaan pesantren membutuhkan kebijakan yang dapat memperhatikan kebutuhan lembaga sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan.

Pembentukan Ditjen Pesantren membuka ruang bagi pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap bidang tersebut. Melalui struktur khusus, pemerintah diharapkan dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pesantren. Meski begitu, manfaat konkret bagi pengelola pesantren, tenaga pendidik, dan santri akan bergantung pada kebijakan serta program yang nantinya dijalankan.

Nasaruddin menyampaikan apresiasi kepada Prabowo atas keputusan membentuk direktorat jenderal khusus tersebut. Ia berharap perubahan struktur Kementerian Agama dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren dan memberikan peluang bagi perkembangan lembaga pendidikan itu ke depan.

“Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusannya yang luar biasa ini. Dengan demikian pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan selanjutnya insyaAllah diharapkan ke depan pondok pesantren itu mendapatkan tentu hal-hal yang positif baru dibanding dengan sebelumnya,” pungkas Nasaruddin.

Baca Juga  Jokowi Kecewa Makam Orang Tuanya Ikut Diseret dalam Polemik Ijazah

Pernyataan Menteri Agama tersebut menggambarkan harapan agar pembentukan Ditjen Pesantren tidak berhenti pada perubahan administratif. Pemerintah diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan itu menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi pesantren di berbagai wilayah Indonesia.

Keberhasilan struktur baru ini nantinya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas, kejelasan koordinasi, serta program yang dijalankan untuk menjawab kebutuhan pesantren. Namun, rincian mengenai program prioritas dan bentuk dukungan pemerintah belum tersedia dalam keterangan yang disampaikan Nasaruddin.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 18 Tahun 2026, pemerintah menetapkan perubahan struktur Kementerian Agama melalui pembentukan Ditjen Pesantren. Langkah selanjutnya adalah memastikan lembaga tersebut menjalankan tugas secara efektif dan mampu mendukung pengelolaan pesantren sesuai dengan kebijakan yang berlaku. (*)