PURWOREJO – Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bener Kaliboto 2, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah 255 siswa diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tersebut untuk mencegah munculnya korban tambahan sekaligus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.
Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Purworejo, Suranto, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan pemerintah dan BGN telah menerbitkan surat penghentian sementara operasional SPPG yang diduga berkaitan dengan kejadian itu.
“Kami dari satgas kemarin sudah mengambil tindakan tegas sesuai SOP. Dari pemerintah, dari BGN, sudah mengeluarkan surat penghentian sementara untuk SPPG Purworejo, Kaliboto 2 ini untuk menghentikan operasional,” ujar Suranto kepada kumparan, Selasa (22/9).
Penghentian sementara tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam menangani dugaan keracunan yang melibatkan ratusan siswa. Dengan menghentikan kegiatan dapur untuk sementara waktu, pengelola tidak dapat melanjutkan operasional seperti biasa selama proses penanganan berlangsung.
Meski demikian, penghentian operasional belum menjawab penyebab pasti kejadian. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan dan air yang digunakan dalam penyediaan menu MBG pada hari yang diduga berkaitan dengan munculnya gejala pada para siswa.
Suranto menjelaskan, petugas telah mengambil sampel untuk mengetahui kemungkinan sumber masalah. Pemeriksaan tersebut diperlukan sebelum pemerintah menetapkan kesimpulan mengenai penyebab dugaan keracunan yang menimpa para penerima manfaat program.
Dua Ratus Lima Puluh Lima Siswa Diduga Terdampak
Dugaan keracunan itu melibatkan siswa dari sejumlah jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar. Suranto menyebutkan, jumlah siswa yang diduga terdampak mencapai 255 orang, dengan kelompok TK, PAUD, dan SD menjadi bagian yang paling banyak dilaporkan.
“Diduga (keracunan 255 orang) kalau siswanya itu ada yang dari TK, PAUD, SD. Memang yang banyak TK, PAUD, dan SD. SMP kalau saya belum dengar,” ungkap dia.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dugaan kejadian tidak hanya menyangkut satu kelompok usia. Para siswa yang menerima makanan program MBG berasal dari beberapa tingkat pendidikan, sehingga penanganan perlu memperhatikan kondisi masing-masing korban.
Menurut Suranto, sejumlah siswa mulai mengalami gejala seperti mual dan diare pada Jumat (18/9). Gejala itu muncul setelah para siswa menerima makanan dari program MBG sehari sebelumnya.
Menu yang disajikan pada Kamis (17/9) tersebut berupa ayam taliwang. Namun, pemerintah belum memastikan apakah menu itu menjadi sumber penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa.
Informasi mengenai gejala dan waktu kemunculannya menjadi bagian penting dalam penelusuran kejadian. Petugas perlu mencocokkan keterangan tersebut dengan hasil pemeriksaan sampel serta informasi lain yang berkaitan dengan proses pengolahan dan penyajian makanan.
Jumlah 255 siswa yang disebutkan pemerintah masih merujuk pada mereka yang diduga mengalami keracunan. Karena hasil laboratorium belum keluar, penyebab dan kaitan pasti antara makanan yang dikonsumsi dengan gejala yang muncul belum dapat disimpulkan.
Yayasan dan Pengelola Dapur Diminta Bertanggung Jawab
Selain menghentikan operasional SPPG, Satgas MBG Kabupaten Purworejo meminta yayasan dan pengelola dapur bertanggung jawab terhadap siswa yang terdampak. Pemerintah menekankan bahwa penanganan tidak berhenti pada penghentian kegiatan operasional, tetapi juga mencakup tanggung jawab kepada para penerima manfaat.
“Pihak dapur dan yayasan harus bertanggung jawab terhadap yang terdampak,” tegas dia.
Permintaan tersebut menempatkan penanganan siswa sebagai salah satu perhatian utama setelah kejadian. Para siswa yang mengalami gangguan kesehatan membutuhkan penanganan sesuai kondisi masing-masing, sementara keluarga mereka memerlukan informasi yang jelas mengenai perkembangan kasus.
Di sisi lain, pengelola SPPG perlu mendukung proses pemeriksaan dengan memberikan informasi mengenai menu yang disiapkan, bahan yang digunakan, serta air yang dipakai dalam proses pengolahan makanan. Informasi tersebut dapat membantu petugas menelusuri rangkaian penyediaan makanan pada hari kejadian.
Meski demikian, bentuk tanggung jawab yang akan dijalankan yayasan dan pengelola dapur belum dirinci dalam keterangan Suranto. Pemerintah juga belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan yang dapat menjelaskan sumber gangguan kesehatan para siswa.
Penghentian sementara operasional SPPG Bener Kaliboto 2 menjadi bagian dari penanganan sambil menunggu kepastian hasil pemeriksaan. Keputusan lanjutan mengenai kegiatan dapur tersebut perlu mempertimbangkan hasil evaluasi dan temuan dari pihak yang berwenang.
Sampel Makanan dan Air Diperiksa di Yogyakarta
Untuk mengungkap penyebab kejadian, petugas mengambil sampel makanan dan air yang digunakan dalam proses penyediaan menu MBG pada hari yang diduga berkaitan dengan munculnya gejala. Sampel tersebut kemudian dikirim ke laboratorium di Yogyakarta untuk menjalani pengujian.
Suranto menegaskan, hasil pemeriksaan belum tersedia saat pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan kasus. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan faktor yang menyebabkan para siswa mengalami mual dan diare.
“Kejadian ini sedang diuji. Sampelnya sedang dibawa ke laboratorium di Yogya dan belum keluar hasilnya. Yang diuji adalah yang dimasak hari itu. Airnya dan menu yang dimasak hari itu,” kata Suranto.
Pemeriksaan mencakup menu makanan yang dimasak pada hari tersebut serta air yang digunakan dalam proses penyediaannya. Hasil pengujian diharapkan membantu petugas menilai apakah terdapat masalah pada bahan makanan, air, atau aspek lain yang berkaitan dengan proses penyediaan hidangan.
Namun, kesimpulan mengenai sumber kejadian harus menunggu hasil pemeriksaan dan penilaian pihak berwenang. Dugaan keracunan tidak dapat langsung dikaitkan dengan satu bahan atau menu tertentu sebelum bukti pendukung tersedia.
Hasil laboratorium juga menjadi salah satu dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Pemeriksaan lanjutan terhadap proses pengolahan dan penyajian makanan dapat diperlukan apabila temuan menunjukkan adanya aspek yang harus dievaluasi.
Kasus ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Purworejo karena dugaan gangguan kesehatan melibatkan ratusan siswa dari sejumlah jenjang pendidikan. Pemerintah kini berfokus pada penanganan warga terdampak, pemeriksaan sampel, serta evaluasi terhadap SPPG yang menghentikan operasionalnya sementara.
Sampai hasil laboratorium keluar, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut belum dapat dipastikan. Pemerintah bersama BGN masih menunggu hasil pengujian untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap operasional SPPG Bener Kaliboto 2.
