NEWS  

Kuasa Hukum Raja Gowa Minta Pemkab Kembalikan Pengelolaan Balla Lompoa

Journalist Independent
Screenshot

GOWA – Keberadaan kunci brankas penyimpanan benda pusaka Kerajaan Gowa di Istana Balla Lompoa, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menjadi persoalan yang belum menemukan titik terang. Kuasa Hukum Raja Gowa ke-38, Wawan Nur Rewa, kembali meminta penjelasan kepada Bupati Gowa setelah surat yang dilayangkan pihaknya belum mendapat tanggapan.

Wawan menyampaikan persoalan tersebut saat menemui wartawan di Kopi Singga, Kecamatan Pallangga, Senin (24/6/2024) siang. Ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan kunci brankas yang digunakan untuk menyimpan benda pusaka kerajaan tersebut.

Menurut Wawan, ketidakjelasan mengenai kunci brankas turut memengaruhi pelaksanaan ritual adat Accera Kalompoang pada 17 Juni 2024. Agenda budaya yang berkaitan dengan benda-benda pusaka Kerajaan Gowa itu disebut berjalan tidak sesuai harapan karena kunci brankas tidak ditemukan.

Persoalan tersebut, kata dia, juga menimbulkan tudingan terhadap Raja Gowa yang disebut memegang kunci penyimpanan benda pusaka. Wawan membantah anggapan tersebut dan menyatakan kliennya tidak pernah menerima ataupun memegang kunci brankas yang dipersoalkan.

Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan penjelasan agar persoalan tersebut tidak terus berkembang menjadi polemik di lingkungan kerajaan maupun masyarakat.

Dua Kali Surati Bupati Gowa

Wawan mengatakan pihaknya telah dua kali mengirimkan surat kepada Bupati Gowa untuk mempertanyakan keberadaan kunci brankas benda pusaka Kerajaan Gowa. Namun, hingga Senin (24/6/2024), ia mengaku belum menerima jawaban atas surat tersebut.

Menurutnya, surat kedua dikirim setelah muncul desakan dari berbagai pihak yang ingin mengetahui siapa yang sebenarnya menguasai kunci penyimpanan benda pusaka tersebut.

“Klien sudah layangkan surat pertama soal mempertanyakan beradaan kunci brangkas benda pusaka kerajaan gowa, dan sampai detik ini belum ada jawaban, sehingga kembali dilayangkan lagi yang ke dua kalinya, karena banyaknya desakan dari berbagai pihak yang mempertanyakan soal kunci itu,” tuturnya.

Baca Juga  Langgar Lalu Lintas, Dua Pemuda Diduga Terlibat Penyalahgunaan Sabu di Bone

Wawan menilai jawaban pemerintah diperlukan untuk menjernihkan persoalan. Ia berharap Bupati Gowa dapat menjelaskan posisi pemerintah daerah dalam pengelolaan Istana Balla Lompoa, terutama menyangkut penyimpanan dan akses terhadap benda-benda pusaka kerajaan.

Bagi pihak Raja Gowa, kejelasan mengenai penguasaan kunci bukan sekadar persoalan administratif. Hal itu berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan benda pusaka yang memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat Gowa.

Namun, hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Bupati Gowa mengenai surat yang disebut telah dilayangkan dua kali tersebut. Klaim mengenai belum adanya jawaban maupun pihak yang memegang kunci masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan pihak pengelola Istana Balla Lompoa.

Bantah Raja Gowa Memegang Kunci

Wawan menegaskan, persoalan keberadaan kunci brankas seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Istana Balla Lompoa.

Ia menyebut terdapat dua pihak yang menurutnya perlu memberikan penjelasan, yakni Pemerintah Kabupaten Gowa dan pihak Raja Gowa. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.

“Bupati Gowa mewakili Pemerintah mestinya hadir untuk melahirkan solusi, tidak dengan cara berdiam diri jika dibutuhkan rakyatnya, salah satunya dengan membalas surat tersebut siapa atau akan menjawab soal keberadaan kunci ini. Sebab di sini ada dua pihak yang bertanggung jawab, satu pihak Pemda Gowa dan dua pihak Raja, sedangkan Raja Gowa sendiri tidak pernah diberi atau memegang kunci brangkas yang dimaksud. Buktinya sudah kami kantongi,” cetus Wawan kepada Wartawan di Kopi Singga, Pallangga.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pihak Raja Gowa menginginkan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan istana dan benda pusaka. Wawan juga menyatakan telah mengantongi bukti untuk mendukung bantahan kliennya, meski rincian bukti tersebut belum diuraikan secara terbuka dalam keterangan yang disampaikan kepada wartawan.

Baca Juga  Jelang Pilkada Serentak KPU Sulsel Dan RSP UNHAS Gelar Rikkes Calon Kepala Daerah

Untuk memastikan duduk persoalan, diperlukan penjelasan dari seluruh pihak terkait mengenai prosedur penyimpanan benda pusaka, pihak yang memiliki akses ke brankas, serta mekanisme pengamanan kunci. Keterangan tersebut penting agar polemik tidak berkembang berdasarkan asumsi atau saling tuding.

Selain itu, riwayat penguasaan kunci dan dokumen administrasi pengelolaan benda pusaka dapat menjadi bagian penting dalam penelusuran. Dengan demikian, pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan bukti dan penjelasan yang dapat diverifikasi.

Accera Kalompoang dan Pelestarian Tradisi Kerajaan

Polemik kunci brankas tersebut mencuat setelah pelaksanaan Accera Kalompoang pada 17 Juni 2024 disebut tidak berjalan sesuai harapan. Accera Kalompoang merupakan salah satu tradisi penting Kerajaan Gowa yang berkaitan dengan penghormatan terhadap benda-benda pusaka kerajaan.

Dalam tradisi kerajaan di Sulawesi Selatan, benda pusaka tidak hanya dipandang sebagai peninggalan material. Benda-benda tersebut juga memiliki hubungan dengan sejarah, identitas, dan kesinambungan adat yang diwariskan lintas generasi.

Karena itu, pengelolaan benda pusaka memerlukan perhatian terhadap aspek keamanan, pemeliharaan, dokumentasi, serta pelaksanaan tradisi yang berkaitan dengannya. Kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengakses tempat penyimpanan menjadi bagian dari tata kelola yang perlu dipastikan.

Istana Balla Lompoa sendiri dikenal sebagai bangunan bersejarah yang berkaitan dengan Kerajaan Gowa dan menjadi salah satu penanda warisan budaya di Kabupaten Gowa. Keberadaan istana beserta koleksi sejarahnya membuat pengelolaan dan pelestariannya membutuhkan koordinasi yang baik antara pihak kerajaan, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat terkait.

Meski demikian, rincian mengenai penyebab agenda Accera Kalompoang tidak berjalan sesuai harapan perlu dikonfirmasi kepada penyelenggara dan pihak pengelola. Demikian pula, status penguasaan benda pusaka serta kewenangan atas brankas perlu dijelaskan berdasarkan dokumen dan keterangan pihak berwenang.

Baca Juga  Kasatlantas Polres Wajo dan Wakil Ketua DPRD Sulsel Tinjau Tiga Pos PAM Nataru

Minta Polemik Segera Diselesaikan

Di tengah persoalan tersebut, Wawan berharap semua pihak mengutamakan penyelesaian dan tidak membiarkan polemik berlarut-larut. Ia menginginkan adanya langkah konkret agar pengelolaan Istana Balla Lompoa dapat berjalan lebih baik dan tradisi kerajaan tetap terpelihara.

Ia juga mengusulkan agar pengelolaan istana dikembalikan kepada keluarga kerajaan, sementara pemerintah daerah berperan mendukung pelestarian melalui kerja sama dan kolaborasi.

“Ayolah kita lahirkan solusi untuk Istana Balla Lompoa, mau sampai kapan kisruh ini bergulir, atau sebaiknya kembalikan saja pengelolaan Istana Balla Lompoa ini kepada Raja, biarkan keluarga kerajaan yang mengelola, sisa kedepannya Pamda mensupport dalam kolaborasi ini, demi melestarikan kebudayaan dan nilai nilai perjuangan para leluhur,” tutup Wawan.

Usulan tersebut menjadi salah satu opsi yang disampaikan pihak kuasa hukum di tengah polemik. Namun, bentuk pengelolaan Istana Balla Lompoa dan kewenangan masing-masing pihak tetap membutuhkan pembahasan serta kejelasan berdasarkan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Penyelesaian yang terbuka dan berbasis bukti diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai keberadaan kunci brankas, memperjelas tanggung jawab pengelola, serta mencegah munculnya tudingan yang tidak didukung informasi terverifikasi.

Bagi masyarakat Gowa, kepastian tersebut penting agar persoalan administratif tidak mengganggu upaya menjaga warisan sejarah dan tradisi kerajaan. Dialog antara pemerintah daerah, pihak Raja Gowa, dan pengelola istana menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mencari penyelesaian sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal.