162 Negara Dukung Palestina Merdeka di Pemungutan Suara PBB, Negara Tetangga Indonesia Menolak

Journalist Independent
Bendera Palestina. (Foto: Pixabay)

Journalist Independent, New York – Sebanyak 162 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung rancangan resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan merdeka. Namun, delapan negara menolak resolusi tersebut, termasuk Papua Nugini yang merupakan negara tetangga Indonesia.

Pemungutan suara berlangsung dalam sidang Komite Ketiga Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (19/11/2026). Hasilnya, rancangan resolusi memperoleh 162 suara dukungan, delapan suara penolakan, dan delapan negara memilih abstain.

AS, Israel, dan Papua Nugini Menolak

Delapan negara yang menolak rancangan resolusi tersebut adalah AS, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Palau, dan Papua Nugini. Selanjutnya, delapan negara yang memilih abstain terdiri atas Kamerun, Kolombia, Ekuador, Fiji, Kepulauan Marshall, Panama, Samoa, dan Togo.

Adapun negara pendukung mencakup seluruh anggota Uni Eropa, Kanada, Australia. Selain itu, mayoritas negara di kawasan Amerika Selatan, Asia, dan Afrika.

Resolusi Tegaskan Hak Palestina untuk Merdeka

Komite Ketiga merupakan salah satu komite Majelis Umum PBB yang menangani persoalan sosial, kemanusiaan, dan kebudayaan, termasuk pembahasan hak asasi manusia. Rancangan resolusi yang disetujui itu menegaskan hak rakyat Palestina untuk merdeka dan hidup bebas di tanah air mereka.

Dokumen tersebut menyatakan hak menentukan nasib sendiri merupakan hak yang tidak dapat dicabut, dinegosiasikan, ataupun dikompromikan. Resolusi juga menegaskan bahwa rakyat Palestina berhak menjalankan hak tersebut tanpa berada di bawah pendudukan Israel.

Selain itu, dokumen tersebut kembali menyoroti pendudukan Israel di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Resolusi meminta agar pendudukan yang dinilai melanggar hukum internasional itu diakhiri tanpa penundaan.

Merujuk Pendapat Mahkamah Internasional

Rancangan resolusi tersebut turut merujuk pada pendapat penasihat atau advisory opinion Mahkamah Internasional (ICJ) yang diterbitkan pada 19 Juli 2024. Dalam pendapat itu, ICJ menyatakan keberadaan Israel yang berkelanjutan di wilayah Palestina yang diduduki bertentangan dengan hukum internasional.

Baca Juga  Arab Saudi Bantah Isu Bom Bunuh Diri di Masjidil Haram, Seorang Pria Ditangkap

ICJ juga menilai kebijakan dan praktik Israel di wilayah tersebut menghambat rakyat Palestina dalam menjalankan hak menentukan nasib sendiri. Mahkamah menyerukan agar keberadaan Israel yang melanggar hukum di wilayah pendudukan itu diakhiri secepat mungkin.

Pendapat ICJ tersebut menjadi salah satu dasar hukum internasional yang dirujuk dalam pembahasan resolusi. Meski demikian, pendapat penasihat ICJ dan resolusi Majelis Umum PBB memiliki fungsi serta kedudukan hukum yang berbeda.

Persetujuan Komite Bukan Pengakuan Kemerdekaan Otomatis

Persetujuan 162 negara dalam Komite Ketiga menunjukkan dukungan luas terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Namun, hasil pemungutan suara itu tidak secara otomatis menetapkan Palestina sebagai negara merdeka melalui keputusan baru.

Rancangan yang disetujui Komite Ketiga merupakan bagian dari proses pembahasan di Majelis Umum PBB. Hasil tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan penanganan resolusi di tingkat Majelis Umum.

Dukungan mayoritas negara anggota juga tidak menghapus persoalan pendudukan maupun langsung mengubah kondisi politik dan keamanan di wilayah Palestina. Resolusi tersebut menegaskan posisi PBB mengenai hak rakyat Palestina, sementara pelaksanaannya tetap berkaitan dengan perkembangan diplomasi dan situasi di lapangan. (*)