90,4% Pos Tarif Jadi 0%, Sawit hingga Sepatu Indonesia Bebas Bea ke Eropa

Journalist Independent
Indonesia dan Uni Eropa (UE) menyepakati penghapusan bea masuk untuk 90,4% pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa melalui perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). (Foto: Kemenko Bidang Perekonomian)

Journalist Independent, Brussel – Indonesia dan Uni Eropa (UE) menyepakati penghapusan bea masuk untuk 90,4% pos tarif produk Indonesia yang masuk ke pasar Eropa melalui perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Kesepakatan ini membuka akses bebas tarif bagi sejumlah komoditas unggulan, mulai dari minyak kelapa sawit, tekstil, garmen, hingga produk alas kaki.

Perjanjian tersebut ditandatangani di Brussel, Belgia, Sabtu (21/11/2026), sebagai bagian dari penguatan hubungan perdagangan dan investasi kedua pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut manfaat kesepakatan itu dapat diukur dari pengurangan bea masuk yang diterima eksportir setelah perjanjian berlaku.

“Manfaat bagi para eksportir kita bersifat konkret dan terukur,” kata Airlangga dalam sambutannya pada acara penandatanganan IEU-CEPA dikutip dari Antara.

Sawit hingga Produk Alas Kaki Dapat Tarif Nol Persen

Airlangga menjelaskan 90,4% pos tarif produk Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol persen sejak hari pertama perjanjian mulai berlaku. Sementara itu, 8,37% pos tarif lainnya akan dihapus secara bertahap dalam rentang 3 hingga 15 tahun atau melalui skema kuota tarif.

“Sebanyak 90,4 persen pos tarif akan langsung menikmati tarif nol persen sejak hari pertama,” ujarnya.

Produk yang masuk dalam fasilitas pembebasan tarif awal antara lain minyak kelapa sawit dan turunannya, garmen, kain atau tekstil, aksesori, serta berbagai jenis alas kaki. Produk sepatu kulit, sneakers, sepatu olahraga hingga sandal juga masuk dalam daftar komoditas yang disebut akan memperoleh tarif nol persen.

Kebijakan tersebut diharapkan mengurangi beban biaya eksportir ketika memasuki pasar Eropa. Dengan penghapusan bea masuk, produk Indonesia berpeluang memiliki harga lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya, terutama pada sektor manufaktur padat karya.

Baca Juga  Jumlah Orang Super Kaya di Indonesia Capai 3.833 Orang

Ekspor Indonesia Berpeluang Tumbuh

Kementerian Perdagangan menyebut cakupan liberalisasi IEU-CEPA mencapai 98,35% pos tarif Uni Eropa berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Indonesia. Akses tersebut mencakup sejumlah produk unggulan, seperti sawit, karet, alas kaki, tekstil, produk perikanan, furnitur, dan barang manufaktur lainnya.

Sektor tekstil dan alas kaki menjadi bagian yang berpotensi mendapat keuntungan dari terbukanya akses pasar Eropa. Industri tersebut memiliki rantai produksi yang melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari pengolahan bahan baku, produksi, hingga distribusi barang ekspor.

Selain perluasan pasar, pemerintah juga memperkirakan perjanjian ini dapat mendorong masuknya investasi dari Eropa ke Indonesia. Investasi tersebut diharapkan mencakup pengembangan industri pengolahan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Perundingan Berlangsung Selama Satu Dekade

Penandatanganan IEU-CEPA mengakhiri proses perundingan yang berlangsung sekitar 10 tahun sejak pembicaraan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa dimulai pada 2016. Kesepakatan substansial kedua pihak sebelumnya telah dicapai pada September 2025 sebelum memasuki penyelesaian dokumen dan tahapan penandatanganan.

Dalam rangkaian kesepakatan di Brussel, Indonesia dan Uni Eropa juga menandatangani Investment Protection Agreement (IPA) atau Perjanjian Perlindungan Investasi. IEU-CEPA ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Komisioner Eropa Maroš Šefčovič, sedangkan IPA ditandatangani Airlangga Hartarto.

IPA melengkapi kerja sama perdagangan melalui kerangka perlindungan investasi bagi investor kedua pihak. Pemerintah berharap perjanjian tersebut memberikan kepastian bagi penanaman modal sekaligus mendorong investasi jangka panjang di sektor produktif.

Perjanjian Ditargetkan Berlaku 2027

Setelah penandatanganan, Indonesia dan Uni Eropa masih harus menyelesaikan proses ratifikasi serta prosedur hukum domestik sebelum perjanjian berlaku. Pemerintah menargetkan IEU-CEPA mulai diterapkan pada 2027, dengan persiapan aturan teknis dan pelaksanaan yang dilakukan bersama pelaku usaha.

Baca Juga  IHSG Anjlok 53 Poin ke Level 5.194, Rupiah dan Suku Bunga BI Jadi Sorotan Pasar

Pemberlakuan kesepakatan ini juga bertepatan dengan berakhirnya fasilitas preferensi perdagangan Uni Eropa atau Generalised Scheme of Preferences (GSP) bagi Indonesia pada 1 Januari 2027. Karena itu, pemerintah berupaya mempercepat proses agar eksportir dapat memanfaatkan akses tarif preferensial melalui perjanjian baru.

Penghapusan tarif bukan satu-satunya syarat untuk meningkatkan ekspor ke Eropa. Pelaku usaha tetap perlu memenuhi ketentuan standar produk, persyaratan keamanan, keberlanjutan, dan regulasi perdagangan yang berlaku di pasar Uni Eropa agar produk Indonesia dapat bersaing dan diterima konsumen. (*)