NEWS  

Mahfud MD Soroti 7 Tahun Jabatan ST Burhanuddin, Singgung Dugaan Banyak Titipan

Journalist Independent
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin.

Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti masa jabatan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang telah berlangsung selama tujuh tahun.

Mahfud menyebut Burhanuddin sebagai salah satu pejabat penting yang paling lama bertahan dalam jabatannya. Ia juga menyinggung dugaan adanya berbagai kepentingan atau titipan yang membuat posisi Jaksa Agung tersebut sulit digantikan.

“Ya pejabat penting yang terlama,” kata Mahfud dalam tayangan kanal YouTube Terus Terang, sebagaimana dikutip Sabtu (21/11/2026).

Mahfud kemudian mengemukakan dugaan mengenai kemungkinan adanya kepentingan tertentu yang melekat di lingkungan Kejaksaan Agung. Menurutnya, pergantian pimpinan institusi tersebut berpotensi berdampak terhadap pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan.

“Mungkin dia banyak titipan. Yang kalau ini diganti ini banyak yang merotol nih. Ini membahayakan kekuatan tertentu,” ujar Mahfud.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut posisi Jaksa Agung sebagai pimpinan lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan perkara pidana dan pemberantasan korupsi.

Burhanuddin dilantik sebagai Jaksa Agung pada 23 Oktober 2019. Dengan demikian, hingga November 2026, ia telah menduduki jabatan tersebut selama lebih dari tujuh tahun.

Selain menyoroti lamanya masa jabatan Burhanuddin, Mahfud juga menyinggung keberadaan kekuatan tertentu yang selama ini diduga menjadi beking bagi sejumlah persoalan hukum.

Menurut Mahfud, kekuatan tersebut kini mulai runtuh. Kondisi itu dinilainya dapat menjadi momentum bagi Kejaksaan Agung untuk memperkuat penegakan hukum dan menertibkan berbagai persoalan yang selama ini diduga dipengaruhi kepentingan tertentu.

Ia mendorong Kejaksaan agar tidak lagi bermain-main dengan praktik titipan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus menyoroti pentingnya independensi lembaga penegak hukum. Penanganan perkara, menurut substansi kritik yang disampaikannya, harus berjalan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

Baca Juga  Bukan Kader Partai, Mahfud MD Sarankan Prabowo Mengambil Boediono Sebagai Wapres

Meski demikian, dugaan mengenai adanya titipan maupun kekuatan yang menjadi beking sejumlah persoalan hukum tersebut merupakan pernyataan Mahfud. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik intervensi atau keterlibatan pihak tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung. *