NEWS  

JK Ajak Politisi Berpikir sebagai Negarawan: Jangan Hanya Berorientasi Lima Tahunan

Journalist Independent
Wapres 10 dan 12 Jusuf Kalla

Journalist Independent, JAKARTA – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para politisi dan pemimpin bangsa agar tidak hanya berpikir dalam kerangka kepentingan politik lima tahunan. Ia mengajak seluruh kekuatan politik mengembangkan cara berpikir sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan masa depan generasi mendatang.

Menurut JK, perbedaan mendasar antara birokrat, politisi, dan negarawan terletak pada cakrawala waktu dalam mengambil keputusan. Birokrat cenderung berpikir berdasarkan siklus anggaran tahunan, sementara politisi kerap berorientasi pada periode pemilihan. Sebaliknya, negarawan harus mampu memikirkan masa depan bangsa dalam rentang satu generasi.

“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” kata JK saat berbicara dalam agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

JK menilai, orientasi jangka panjang penting agar kebijakan dan arah pembangunan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kepentingan elektoral. Para pemimpin politik, kata dia, perlu memikirkan ke mana Indonesia akan dibawa dalam beberapa dekade mendatang.

“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan di antara partai politik tidak semestinya menghalangi kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap partai memang memiliki pendekatan dan cara berpikir masing-masing, tetapi seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” kata JK.

Baca Juga  Sambut Tahun Baru 2024, Kanit Regident SIM Polrestabes Makassar Donorkan Darah

Dalam kesempatan tersebut, JK turut menyoroti berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. Persoalan ekonomi, konflik geopolitik internasional, bencana alam, hingga tata kelola pemerintahan menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi dan arah pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi ekonomi dan pembangunan, yakni situasi geopolitik dunia, bencana alam, serta kebijakan pemerintah.

Menurut JK, dinamika geopolitik global, terutama konflik bersenjata di sejumlah kawasan, dapat memberikan dampak terhadap perdagangan internasional, aktivitas ekspor, dan stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ketegangan global berpotensi mengganggu hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi lintas negara. Karena itu, perkembangan internasional perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.

Selain geopolitik, bencana alam dan perubahan iklim juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Kekeringan, misalnya, dapat memberikan tekanan terhadap sektor pertanian dan kehidupan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kondisi alam.

JK mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan ekonomi dan pembangunan bersumber dari kebijakan pemerintah. Ada faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung penyelenggara negara.

“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” ujarnya.

Meski demikian, penjelasan tersebut tidak berarti pemerintah terbebas dari tanggung jawab. Kebijakan pemerintah tetap menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal maupun persoalan domestik.

Lebih jauh, JK menegaskan masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta kemampuan bangsa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut dia, tantangan pembangunan tidak cukup dijawab dengan kebijakan jangka pendek. Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan global, memahami persoalan nasional secara menyeluruh, dan merumuskan strategi yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Baca Juga  Wali Kota Parepare Tasming Minta Maaf Usai Ancam Media Kritik Pemkot hingga Sebut Darahnya Halal

Karena itu, JK berharap seluruh kekuatan politik dapat mengambil bagian dalam membangun Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Ia mengingatkan agar kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek. Dengan cara pandang sebagai negarawan, perbedaan politik diharapkan tidak menjadi penghalang bagi kerja bersama untuk menentukan arah masa depan Indonesia. *