NEWS  

PPPK Pemprov Sulsel yang Live saat Jam Kerja Dipanggil BKD

Journalist Independent
Oknum ASN Pemprov Sulsel viral setelah live di media sosial. Bahkan ia mengeluarkan kata-kata yang tidak layak sebagai pegawai negara. (tangkapan layar)

Journalist Independent.com, MAKASSAR – Oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov Sulsel telah dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel setelah video livenya di media sosial viral.

Kepala BKD Sulsel, Erwin Sodding, mengatakan bahwa oknum PPPK Penuh Waktu ini sudah dipanggil menghadap ke BKD untuk dilakukan klarifikasi setelah videonya viral live saat jam kerja.

“Sudah dipanggil,” kata Erwin kepada Journalist Independent.com, Sabtu (21/11/2026).

Erwin menyatakan, pihaknya belum mengeluarkan hasil pemeriksaan oknum PPPK Penuh Waktu Pemprov Sulsel tersebut.

Sebelumnya, PPPK tersebut melakukan live di salah satu platform media sosial dengan menggunakan pakaian dinas Korpri. Lalu dia mendapat komentar dari para penontonnya.

“Live ji na tahu beban negara,” komen salah satu penonton.

“Maumi pulang orang gays, jangan mako terlalu songong. Kasi bersih-bersih hatimu gays, massiri’ ati sekali. Bussu’na hatimu,” balas peremuan tersebut.

“Melanggar aturan,” komentar penonton lagi.

Lalu dengan pedenya, oknum PPPK Pemprov Sulsel ini menyampaikan bahwa tak ada aturan yang dia langgar.

“Aturan apa weh ku langgar? Maumi orang pulang ini. Santaiko,” kata PPPK tersebut.

“Jam kerja,” balas penonton lagi.

“Kerja mako, mau-maunu. Santaiko, jam pulangmi ini, maumi pulang weh. Sisa lima menit, santai ko. Kau ongol tolol,” balas oknum PPPK tersebut.

Diketahui, Pemprov Sulsel sebelumnya telah mengeluarkan aturan soal larangan live di media sosial saat jam kerja tentang imbauan kepada ASN lingkup Pemprov Sulsel untuk menyebarluaskan informasi program prioritas melalui media sosial pribadi.

“Menghindari penyebaran informasi yang bersifat hoaks, provokatif, atau belum terverifikasi. Menjaga etika bermedia sosial serta citra positif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” demikian bunyi edaran tersebut pada poin 4 dan 5.

Baca Juga  Kapolri Suyudi Ungkap Listyo Sigit Perintahkan hingga Terima Hasil Penyadapan Prabowo

Berikut Isi Edaran Lengkapnya:

Dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi pembangunan nasional dan daerah serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan dan program strategis nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan partisipasi aktif dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:

1. Berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi terkait program prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui media sosial pribadi secara bijak dan bertanggung jawab.

2. Memastikan informasi yang disampaikan bersumber dari kanal resmi pemerintah dan memiliki kejelasan serta kebenaran informasi.

3. Menggunakan bahasa yang santun, informatif, dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat. Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453192, 453194, 453204 Faksimili 453489 Website https://sulselprov.go.id Email sekda@sulselprov.go.id Makassar 90231

4. Menghindari penyebaran informasi yang bersifat hoaks, provokatif, atau belum terverifikasi.

5. Menjaga etika bermedia sosial serta citra positif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Partisipasi aktif ASN dalam mendukung publikasi program pemerintah merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Edaran tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel saat itu, Jufri Rahman yang dikeluarkan pada 21 Mei 2026. (iz)