Fahd Arafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, KPK Justru Dalami Dugaan Setoran di ATR/BPN

Journalist Independent
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo (ist)

Journalist Independent, JAKARTA – Pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq mengenai aliran uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) belum mengubah arah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu memilih tetap mendalami dugaan suap pengurusan pertanahan dan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pernyataan Fahd yang mengaitkan uang puluhan miliar rupiah tersebut dengan kepentingan organisasi NU menjadi salah satu informasi yang muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.

Namun, KPK menegaskan belum mengalihkan perhatian dari konstruksi utama perkara. Penyidik masih menelusuri dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan gratifikasi oleh sejumlah oknum di lingkungan ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan harus tetap berfokus pada substansi perkara yang sedang ditangani.

“KPK tentu masih fokus terhadap substansi pokok perkara,” kata Budi, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, operasi tangkap tangan (OTT) dalam perkara tersebut turut mengungkap temuan uang dalam jumlah besar. Penyidik menduga uang itu tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pertanahan, tetapi juga kemungkinan adanya setoran rutin dari sejumlah kantor pertanahan (kantah) maupun kantor wilayah (kanwil).

Temuan tersebut menjadi salah satu bagian yang sedang didalami untuk mengungkap pola penerimaan uang di lingkungan kementerian.

KPK juga tidak menutup kemungkinan mengembangkan penyidikan berdasarkan informasi tambahan dari masyarakat. Setiap laporan yang masuk akan dipelajari dan dianalisis untuk melihat relevansinya dengan perkara yang sedang berjalan.

Fahd Sebut Uang Rp70 Miliar sebagai Dana Talangan Muktamar NU

Di tengah proses hukum tersebut, Fahd Arafiq menyampaikan keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ketua DPP Partai Golkar itu mengklaim uang Rp70 miliar yang dipersoalkan KPK merupakan dana untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, bukan untuk tujuan sebagaimana yang disangkakan penyidik.

Baca Juga  Sebelum OTT ATR/BPN, KPK Sudah Bongkar 8 Titik Rawan Korupsi Pertanahan

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU,” ujar Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Fahd sebelumnya juga mengungkapkan adanya permintaan dana sebesar Rp100 miliar dari mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, yang turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut pengakuannya, permintaan itu pertama kali disampaikan pada 25 Agustus 2026. Fahd mengaku sempat menolak permintaan tersebut pada 25 dan 26 Agustus.

Namun, sehari kemudian, ia mengklaim kembali dihubungi dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak ingin disebutkan identitasnya.

Fahd menyatakan akhirnya bersedia memberikan dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.

“Saya meminjamkan uang tersebut sebagai dana talangan Muktamar NU,” ungkapnya saat menjalani pemeriksaan pada 10 November 2026.

Pengakuan Fahd tersebut masih menjadi bagian dari keterangan yang disampaikannya dan belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum mengenai aliran dana dalam perkara ini.

Sementara itu, KPK masih harus membuktikan dugaan tindak pidana yang menjadi dasar penyidikan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran aliran uang, serta pengumpulan alat bukti.

Perkembangan perkara ini menjadi perhatian karena penyidik tidak hanya mengusut dugaan suap dalam pengurusan dokumen pertanahan, tetapi juga kemungkinan adanya pola setoran yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan ATR/BPN. (*)