Journalist Independent, JAKARTA – Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih harus bersabar. Hingga Jumat, 20 November 2026, bantuan senilai total Rp900.000 tersebut belum disalurkan meskipun tahap pengkinian data calon penerima telah berakhir.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, pencairan BSU masih tertahan pada proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah belum menetapkan tanggal pasti penyaluran bantuan kepada pekerja yang memenuhi kriteria.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja, belum cair,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026).
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ditargetkan berlangsung pada November atau Desember 2026.
Hingga saat ini, pekerja juga belum bisa memeriksa status kepesertaan sebagai penerima melalui fitur pengecekan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Layanan tersebut belum dibuka oleh pemerintah.
Program BSU 2026 merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk kuartal IV 2026. Pemerintah menargetkan bantuan tersebut menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Besaran bantuan ditetapkan Rp300.000 setiap bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Namun, dana tidak diberikan melalui tiga kali pencairan bulanan.
Seluruh bantuan selama tiga bulan akan ditransfer sekaligus. Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan berhak menerima total Rp900.000.
Ketentuan mengenai penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan subsidi upah.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja otomatis memperoleh bantuan. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima, mulai dari status kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga batas penghasilan.
Berikut persyaratan penerima BSU 2026:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Penerima Upah hingga Agustus 2026.
3. Memiliki gaji paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau sebesar upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota yang berlaku di wilayah masing-masing.
Batas penghasilan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang sempat beredar bahwa pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta dapat menerima BSU 2026.
Besaran upah yang menjadi acuan dihitung berdasarkan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelum penyaluran bantuan, BPJS Ketenagakerjaan telah membuka kesempatan bagi calon penerima untuk memperbarui atau melakukan pengkinian data.
Proses tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) maupun situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Awalnya, batas akhir pengkinian data ditetapkan pada 14 November 2026. Namun, jadwal tersebut kemudian diperpanjang hingga 17 November 2026.
Pengkinian diperlukan untuk memastikan data pribadi dan informasi rekening bank pekerja sesuai dengan identitas pemiliknya. Ketepatan data ini menjadi bagian penting dalam proses penyaluran bantuan agar tidak terjadi kesalahan transfer.
Untuk mekanisme pencairan, pemerintah menyiapkan beberapa jalur distribusi. BSU 2026 direncanakan disalurkan melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia (BSI), serta PT Pos Indonesia.
Pekerja yang memiliki rekening di bank Himbara atau BSI akan menerima bantuan secara langsung melalui rekening masing-masing.
Sementara itu, informasi mengenai status penerima nantinya dapat diperiksa melalui laman resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Namun, layanan pengecekan tersebut hingga 20 November 2026 belum dibuka.
Di tengah penantian pencairan, pekerja diminta berhati-hati terhadap informasi yang mengatasnamakan program BSU. Kemnaker menegaskan bahwa hingga Kamis (19/11/2026), dana bantuan belum disalurkan kepada pekerja mana pun.
Karena itu, masyarakat perlu mewaspadai kabar yang menyebut BSU sudah mulai cair bagi pekerja swasta, terutama jika disertai tautan atau permintaan pengisian data pribadi.
Pekerja juga diimbau tidak memberikan informasi sensitif, termasuk kode OTP, kepada pihak yang mengaku dapat membantu atau mempercepat pencairan bantuan.
Untuk memastikan informasi terbaru, calon penerima disarankan mengikuti pengumuman melalui kanal resmi Kemnaker dan menggunakan laman pemerintah yang telah ditentukan untuk mengecek status bantuan. *






