Peringatkan Risiko Hukum, Denny Indrayana Desak Sidang Wapres Pengganti Gibran Diundur!

Journalist Independent
Denny Indrayana. (Foto: Instagram Denny Indrayana)

Journalist Independent, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meninjau ulang jadwal sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.

Menurut Denny, pelaksanaan sidang pada tanggal tersebut berisiko menimbulkan persoalan hukum apabila tahapan pengajuan calon oleh Presiden tidak memenuhi batas waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menyoroti ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Denny berpandangan, kedua aturan itu mewajibkan Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR, berikut kelengkapan persyaratannya, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.

Persoalan muncul karena, menurut Denny, tenggat waktu tersebut harus dihitung berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender. Jika penghitungan dilakukan secara keliru, hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi dipersoalkan dan dinilai tidak sah.

“Hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi BATAL, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hanya karena soal penghitungan hari yang keliru, menggunakan hari kalender, padahal harusnya hari KERJA,” tulis Denny melalui akun X pribadinya, dikutip Jumat (20/11/2026).

Atas dasar itu, ia menyarankan MPR menggeser jadwal sidang paripurna yang semula direncanakan pada 9 Desember 2026. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar proses pengajuan calon oleh Presiden tetap memenuhi ketentuan batas waktu.

“MPR sebaiknya memundurkan jadwal sidang dari rencana 9 Desember, karena harus diusulkan 14 hari KERJA sebelum hari sidang MPR,” imbuhnya.

Dalam perhitungannya, apabila sidang paripurna tetap digelar pada 9 Desember 2026, Presiden seharusnya sudah menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR paling lambat 19 November 2026.

Baca Juga  5 Alasan Ini Bisa Jadi Dasar MK Kabulkan Gugatan Denny Indrayana Cs soal Gibran

Namun, hingga batas waktu tersebut terlewati, nama-nama calon pengganti Gibran disebut belum diserahkan kepada MPR.

Kondisi inilah yang menjadi dasar kekhawatiran Denny terhadap tahapan pemilihan. Ia menilai, jadwal sidang perlu disesuaikan agar proses pergantian Wakil Presiden tidak menimbulkan persoalan terkait kepatuhan terhadap UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Dengan demikian, usulan penundaan sidang yang disampaikan Denny berkaitan dengan pemenuhan prosedur pengajuan calon, khususnya mengenai penghitungan tenggat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna berlangsung. *