Journalist Independent, Istanbul – Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, terancam gagal maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) Turkiye 2028 setelah pembatalan ijazah sarjananya dikuatkan melalui proses peradilan administrasi. Keputusan itu menjadi hambatan bagi İmamoğlu yang selama ini dipandang sebagai salah satu pesaing terkuat Presiden Recep Tayyip Erdoğan.
Pengadilan tertinggi Turkiye dalam jalur peradilan administrasi menolak permohonan banding İmamoğlu pada Kamis (19/11/2026), terkait pembatalan ijazah oleh Universitas Istanbul. Putusan tersebut memperkuat keputusan kampus yang mencabut ijazah sarjana İmamoğlu pada 2025.
Ijazah Dicabut Saat Hendak Maju Pilpres
Polemik ijazah İmamoğlu bermula pada Maret 2025. Universitas Istanbul membatalkan ijazah sarjananya dengan alasan proses perpindahan dari kampus sebelumnya tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
İmamoğlu diketahui sempat menempuh pendidikan di sebuah institusi di Siprus Utara sebelum melanjutkan studi ke Universitas Istanbul. Persoalan pengakuan institusi asal dan prosedur transfer mahasiswa menjadi dasar kampus membatalkan status kelulusannya.
İmamoğlu kemudian menggugat keputusan tersebut. Namun, Pengadilan Administratif Istanbul ke-5 menolak gugatan yang diajukannya pada Januari 2026, sebelum upaya hukum lanjutan juga berujung penolakan.
Tim pengacaranya berupaya mempertahankan keabsahan ijazah itu dengan menyatakan proses transfer kliennya telah diperiksa dan disetujui pihak universitas. Mereka juga menyebut dokumen kelulusan İmamoğlu telah diterima oleh lembaga negara selama bertahun-tahun.
Bisa Terganjal Syarat Pendidikan Calon Presiden
Pembatalan ijazah tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap ambisi politik İmamoğlu. Konstitusi Turkiye mensyaratkan calon presiden memiliki pendidikan tinggi, sehingga status ijazahnya menjadi salah satu penentu kelayakan untuk mengikuti pemilihan.
İmamoğlu telah ditetapkan sebagai kandidat presiden dari Partai Rakyat Republik (CHP) melalui pemilihan pendahuluan pada Maret 2025. Penetapan itu berlangsung beberapa hari setelah Universitas Istanbul mencabut ijazahnya.
Dia diproyeksikan menjadi penantang kuat Erdoğan dalam pemilihan presiden mendatang. Namun, sengketa ijazah yang kini berujung pada penolakan banding membuat peluangnya untuk maju menghadapi persoalan hukum.
İmamoğlu Tuding Pemerintah Berusaha Membungkamnya
İmamoğlu menilai kasus yang menjeratnya merupakan bagian dari upaya membatasi perlawanan politik terhadap pemerintah. Selain perkara ijazah, dia juga ditahan sejak Maret 2025 dalam kasus dugaan korupsi di pemerintahan kota yang terpisah.
Dalam unggahan di akun X pada 22 Oktober, İmamoğlu menyinggung dukungan yang diperolehnya dalam proses pencalonan presiden dari partai. Dia juga menuding sejumlah upaya telah dilakukan untuk membatasi pembelaan dan aktivitas politiknya.
“Saya dinominasikan sebagai calon presiden melalui suara 15,5 juta warga negara. Pertama, mereka mencoba menghentikan saya untuk membela diri di pengadilan. Kemudian mereka melarang buku saya yang berjudul ‘Bangsa Adalah Saksi Saya’, yang berisi pembelaan saya. Tetapi mereka tidak dapat menghalangi kebenaran,” tulisnya.
İmamoğlu sebelumnya juga menyebut pembatalan ijazah terjadi ketika dirinya menjadi penantang politik utama pemerintah. Dia mengaitkan pencabutan ijazah, penahanan, hingga pembatasan aktivitas publik dengan upaya menghalangi kiprahnya.
“Saya terpilih sebagai Wali Kota Istanbul tiga kali. Ketika saya menjadi penantang demokratis terkemuka bagi pemerintah, ijazah universitas saya, prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dibatalkan. Saya ditangkap dan ditahan sebelum persidangan. Sejak itu, mereka berulang kali mencoba membungkam saya. Suara saya, citra saya, dan bahkan foto-foto saya telah dibatasi,” katanya.
Pengacara Mengaku Belum Terima Putusan Resmi
Sementara itu, tim kuasa hukum İmamoğlu menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai penolakan banding tersebut. Mereka juga mengaku belum menemukan putusan itu dalam sistem elektronik peradilan saat melakukan pengecekan.
İmamoğlu sebelumnya bersikukuh proses perpindahan kampusnya telah disetujui Universitas Istanbul. Dia juga menyatakan ijazah tersebut telah diterima lembaga negara selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dicabut. (*)






