NEWS  

Investasi Bodong hingga Penipuan Kripto Bisa Jadi Sasaran Perampasan Aset

Journalist Independent
Perampasan Aset

Journalist Independent – Aset milik pelaku investasi bodong hingga penipuan berkedok perdagangan kripto dapat menjadi sasaran perampasan negara berdasarkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengatakan, ketentuan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Dia merujuk Pasal 4 ayat (3) butir (f) dalam regulasi tersebut. Menurutnya, ketentuan itu membuka ruang bagi negara untuk merampas aset pelaku penipuan berbasis teknologi informasi.

“Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya,” kata Abdullah di Jakarta, Jumat (20

Abdullah menjelaskan, sejumlah tindak pidana yang dapat dikenakan ketentuan perampasan aset antara lain penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan perjudian daring, investasi bodong, penipuan perjalanan haji dan umrah, serta transaksi kripto.

Dia menilai pengaturan tersebut menjadi langkah penting di tengah maraknya penipuan investasi yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

“Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya,” katanya.

Selain memungkinkan perampasan aset pelaku, Abdullah menyebut undang-undang tersebut juga mengatur pengembalian hasil rampasan kepada korban penipuan maupun penggelapan.

Dengan mekanisme itu, aset yang diperoleh dari tindak pidana diharapkan tidak hanya disita negara, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian masyarakat yang menjadi korban.

“Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita,” katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Baca Juga  UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, KPK Nyatakan Siap Jalankan Aturan Baru

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11/2026).

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan disusul ketukan palu persetujuan.

Pengesahan tersebut mengakhiri proses panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah bergulir selama 18 tahun di DPR.

Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen hukum untuk menelusuri serta merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk kejahatan yang merugikan masyarakat luas.