Polri Tunda Ekspose Kasus Dugaan Makar Penyadapan Prabowo ke Pekan Depan

Journalist Independent
(Foto: AFP via Getty Images)

Journalist Independent, JAKARTA – Bareskrim Polri menunda ekspose perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Kejaksaan Agung (Kejagung). Agenda yang semula dijadwalkan berlangsung Jumat (20/11/2026) diundur hingga pekan depan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan penundaan tersebut. Ekspose bersama jaksa penuntut umum (JPU) dijadwalkan ulang untuk membahas perkembangan penyidikan perkara dugaan makar.

“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” kata Susatyo saat dikonfirmasi iNews.id.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026). Dalam proses tersebut, penyidik mendalami tiga aspek yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.

Susatyo menjelaskan, fokus penyidik meliputi perbuatan persiapan, pemufakatan yang dimulai dari tahap persiapan, serta permulaan pelaksanaan dugaan makar.

“Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti,” ujar Susatyo.

Penyidikan perkara dugaan makar tersebut merupakan pengembangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, kedua perkara itu memiliki proses hukum yang berbeda.

Dalam perkara penyadapan ilegal, Bareskrim sebelumnya menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Sementara itu, dalam perkara dugaan makar, polisi masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi. Hingga perkembangan yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka makar.

Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon disebut dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui proses verifikasi sesuai prosedur.

Selain Presiden Prabowo, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Baca Juga  Ahrie Sonta Diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Polri, Ajukan Banding

Dalam penanganan perkara penyadapan ilegal, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, termasuk Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun penyidikan dugaan makar masih berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Penundaan ekspose bersama Kejagung membuat pembahasan konstruksi perkara tersebut baru akan dilanjutkan pada pekan depan.