NEWS  

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Pokok Pengaturan yang Disepakati

Journalist Independent
Ilustrasi gedung DPR RI.

Journalist Independent, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dengan agenda pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset itu dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah Puan meminta pendapat seluruh fraksi yang hadir.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU. Setuju ya?,” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna DPR.

“Terima kasih. Alhamdulillah,” kata Puan.

Pengesahan ini menjadi kelanjutan pembahasan tingkat pertama yang diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyepakati agar RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan akhir.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tingkat pertama meminta persetujuan anggota Komisi III dan pemerintah setelah mendengarkan laporan Panitia Kerja (Panja), pandangan mini fraksi, serta pendapat pemerintah.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan dari anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat? Setuju?” ujar Dasco dalam rapat di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Dalam pembahasan tingkat pertama, seluruh fraksi menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke rapat paripurna. Sejumlah fraksi juga memberikan catatan mengenai pentingnya pengawasan pengadilan, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Baca Juga  Istana Kini Ungkap Punya Tim Keamanan Siber Usai Penyadapan Presiden Prabowo, Ini Namanya

Catatan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kewenangan perampasan aset dilaksanakan secara akuntabel dan tidak disalahgunakan.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman sebelumnya melaporkan bahwa pihaknya telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Panja juga menghimpun saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Berbagai masukan itu menjadi bahan pembahasan untuk memastikan regulasi perampasan aset tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.

Pertama, penegasan judul, prinsip, dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kedua, pengaturan mengenai ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya termasuk penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Ketiga, perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan pidana, termasuk ancaman pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan, tetap berlaku.

Keempat, pengaturan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Tahapannya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.

Kelima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang.

Keenam, optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Selanjutnya, RUU mengatur pembentukan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Baca Juga  Kamir Abdullah Ucapkan Selamat Ulang tahun ke-59 Untuk Sufmi Dasco Ahmad

Pengaturan lainnya mencakup pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen. Regulasi ini juga diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum serta memanfaatkan teknologi dan sistem informasi guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RUU tersebut untuk dilanjutkan ke tingkat paripurna. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lain yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan persetujuan dalam rapat paripurna pada 19 November 2026, proses pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR mencapai tahap pengambilan keputusan tingkat II. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus tetap memperhatikan perlindungan hak pihak ketiga dan pengawasan terhadap kewenangan aparat. (*)