Demokrat Angkat Tangan soal Status PSI di Koalisi Prabowo

Journalist Independent
Sekjen Demokrat Herman Khaeron
Sekjen Demokrat Herman Khaeron. (dok. HO)

Journalist Independent.com, JAKARTA – Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjadi sorotan setelah tiga kadernya mundur dari kabinet. Di tengah pernyataan PKB yang menduga PSI bukan lagi bagian dari koalisi, Partai Demokrat justru memilih menyerahkan persoalan tersebut kepada Gerindra selaku pemimpin koalisi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan, status PSI di dalam atau di luar koalisi pemerintahan sangat bergantung pada keputusan pimpinan koalisi. Menurutnya, Gerindra memiliki kewenangan untuk menentukan posisi tersebut.

“Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan Demokrat ini muncul setelah Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid melontarkan dugaan bahwa PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dugaan itu muncul menyusul mundurnya tiga kader PSI dari kabinet.

Di sisi lain, PSI justru memastikan tetap berada di barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Partai tersebut menegaskan bahwa keanggotaan dalam koalisi merupakan keputusan institusi, bukan ditentukan oleh keberadaan kader di kabinet.

Selain menanggapi polemik posisi PSI, Herman juga menyinggung agenda politik terkait pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari posisi tersebut.

Dia menyebut hingga kini belum ada agenda pertemuan partai-partai politik koalisi dengan Presiden Prabowo untuk membahas persoalan tersebut.

“Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 Nov 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan 2 nama cawapres,” ujar Herman.

Baca Juga  Jokowi Bukan Jaminan Menang, PSI Fokus Perkuat Mesin Partai

Terkait sikap Demokrat mengenai pengisian jabatan tersebut, Herman menyebut partainya akan mengikuti pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“(Demokrat) sesuai apa yang telah disampaikan Ketum AHY,” tambahnya.

PKB Sebut PSI Tak Lagi Masuk Koalisi

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyoroti posisi PSI setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan wakil presiden dan tiga kader PSI di kabinet memutuskan keluar dari partai.

Jazilul menduga PSI sudah tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan karena tidak memiliki kader di kabinet.

“Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Tiga kader PSI yang dimaksud adalah Menteri Kehutanan sekaligus mantan Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.

Ketiganya diketahui mundur dari PSI pada hari yang sama, 9 November lalu.

PSI Bantah Keluar dari Barisan Prabowo

Berbeda dengan dugaan PKB, PSI memastikan tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintahan. Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan posisi koalisi merupakan keputusan partai, bukan ditentukan oleh individu maupun keberadaan kader di kabinet.

“Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang,” kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Grace juga memastikan PSI tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski saat ini tidak memiliki kader yang duduk di kabinet.

“Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo),” ujarnya. (bu)