Journalist Independent, JAKARTA – Penyidikan dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memasuki tahap penting. Bareskrim Polri dijadwalkan menggelar perkara pada Kamis (19/11/2026) dengan melibatkan tim internal dan sejumlah ahli untuk membedah konstruksi hukum kasus tersebut.
Gelar perkara ini akan mendalami kemungkinan keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal dengan dugaan tindak pidana makar.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik akan menggelar pembahasan bersama tim internal serta sejumlah saksi ahli. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan untuk melihat konstruksi perkara berdasarkan perspektif hukum.
“Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Susatyo, pendapat para ahli diperlukan untuk menguji unsur-unsur hukum dalam perkara tersebut. Penyidik akan mendiskusikan hasil analisis sebelum menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada publik.
“Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.
Gelar perkara tersebut menjadi penting karena penyidik perlu menguraikan secara jelas perbedaan antara dugaan tindak pidana penyadapan ilegal dan dugaan makar. Kedua perkara itu memiliki unsur serta konstruksi hukum yang berbeda sehingga pembuktiannya tidak dapat disamakan.
Dalam pengembangan dugaan makar, penyidik sebelumnya mendalami kemungkinan adanya tindakan yang bertujuan merampas kemerdekaan Presiden atau membuat kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan.
Selain itu, Bareskrim juga disebut mendalami dugaan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan makar. Sejumlah ketentuan dalam KUHP, yakni Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196, menjadi bagian dari konstruksi hukum yang sebelumnya disampaikan penyidik.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, termasuk perbuatan makar serta persiapan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tertentu.
Sebelumnya, Polri telah meningkatkan penanganan dugaan makar dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meski demikian, peningkatan status perkara tersebut belum diikuti dengan penetapan tersangka.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Selasa (17/11/2026) menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Perangkat elektronik yang telah diamankan juga masih dalam proses pemeriksaan untuk memperkuat pembuktian.
“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses,” kata Suyudi.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar. Dengan demikian, status tersangka dalam perkara penyadapan ilegal tidak serta-merta berlaku dalam penyidikan dugaan makar.
Hal ini perlu dibedakan karena Bareskrim menangani dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar sebagai perkara dengan konstruksi hukum serta unsur pidana yang berbeda.
Dalam perkara penyadapan ilegal, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Keempatnya dijerat dengan sejumlah ketentuan terkait dugaan penyadapan, penghilangan data elektronik, dan akses ilegal.
Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 258 KUHP terkait penyadapan, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP mengenai akses ilegal.
Dengan gelar perkara yang dijadwalkan Kamis, penyidik akan membahas lebih lanjut konstruksi hukum dugaan makar dengan mempertimbangkan pandangan tim internal dan para ahli. Bareskrim menyatakan hasil pembahasan tersebut akan disampaikan setelah proses gelar perkara selesai. *






