Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar yang Seret Listyo Sigit, Sejumlah Ahli Hukum Akan Dilibatkan

Journalist Independent
Prabowo bersana Eks Kapolri Listyo Sigit di suatu momen. (dok. HO)
Prabowo bersana Eks Kapolri Listyo Sigit di suatu momen. (dok. HO)

Journalist Independent, JAKARTA — Dugaan makar yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini memasuki tahap penentuan arah penyidikan.

Bareskrim Polri akan menggelar perkara dengan melibatkan sejumlah ahli hukum untuk mengkaji apakah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki keterkaitan dengan tindak pidana makar.

Gelar perkara yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 19 November 2026, menjadi langkah penyidik untuk mengurai rangkaian dugaan perbuatan yang mencakup penyadapan, akses ilegal, hingga penghilangan data elektronik.

Penyidik akan meminta pandangan ahli untuk menilai kecukupan bukti dan kesesuaian unsur pidana yang tengah didalami.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengonfirmasi agenda tersebut di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.

“Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” kata Susatyo.

Ia menjelaskan, penyidik masih perlu membedah konstruksi hukum perkara sebelum menentukan langkah selanjutnya. Hasil pembahasan bersama para ahli nantinya menjadi bahan untuk menjelaskan perkembangan penanganan kasus kepada publik.

“Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Penyidikan Makar Belum Menetapkan Tersangka

Gelar perkara tersebut menjadi penting karena dugaan penyadapan ilegal dan makar memiliki unsur pidana yang berbeda. Penyidik tidak cukup hanya membuktikan adanya akses terhadap perangkat elektronik atau pengambilan informasi secara ilegal, tetapi juga harus menguji dugaan perbuatan yang mengarah pada ancaman terhadap kekuasaan negara.

Dalam penyidikan dugaan makar, Bareskrim mendalami kemungkinan adanya upaya merampas kemerdekaan Presiden atau membuat kepala negara tidak dapat menjalankan pemerintahan. Penyidik juga menelusuri dugaan permufakatan maupun persiapan melakukan tindakan yang masuk kategori makar.

Baca Juga  SBY Kirim Pesan Terbuka ke Prabowo, Singgung Politik Indonesia yang Makin Liar dan Tak Bermoral

Sejumlah ketentuan KUHP, termasuk Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196, turut menjadi bagian dari pembahasan konstruksi hukum perkara tersebut.

Polri sebelumnya telah meningkatkan penanganan dugaan makar dari penyelidikan ke penyidikan. Namun, hingga Rabu, penyidik belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Selasa, 17 November 2026, menyatakan polisi masih mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta menganalisis perangkat elektronik yang telah diamankan.

“Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses,” kata Suyudi.

Status ini berbeda dengan perkara dugaan penyadapan ilegal yang telah menjerat empat orang sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Slamet Uliandi, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam perkara penyadapan, penyidik menggunakan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghilangan data elektronik, serta Pasal 332 KUHP mengenai akses ilegal.

Bareskrim kini harus mengurai hubungan antara dugaan pelanggaran tersebut dengan unsur makar. Hasil gelar perkara bersama ahli akan menjadi salah satu pijakan untuk menentukan arah lanjutan penyidikan dan memperjelas sejauh mana dugaan tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara hukum. (*)