Journalist Independent, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mendapat permohonan untuk mengubah aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Kali ini, seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub meminta batas usia minimal kandidat pemimpin nasional diturunkan dari 40 tahun menjadi 19 tahun.
Permohonan tersebut membuka kembali perdebatan mengenai batas usia dan kesempatan generasi muda untuk ikut dalam kontestasi politik nasional. Deri menilai usia tidak seharusnya menjadi penghalang mutlak bagi warga negara yang memiliki kemampuan, integritas, dan kapasitas untuk memimpin.
Berdasarkan informasi pada laman resmi MK, Rabu (18/11/2026), permohonan itu telah terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Ketentuan ini sebelumnya mengalami pemaknaan baru melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam putusan tersebut, MK memberikan pengecualian bagi kandidat yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Namun, Deri menganggap ketentuan usia yang berlaku masih membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Ia juga menghubungkan permohonannya dengan persoalan status jabatan Wakil Presiden setelah munculnya putusan lembaga peradilan yang disebut berdampak terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka.
“Putusan MK dan MA menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026,” kata Deri dalam permohonannya.
Menurut pemohon, kondisi tersebut menyebabkan kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus menjadi salah satu alasan penting untuk menguji kembali aturan persyaratan usia kandidat pemimpin nasional.
Usulkan Usia 19 Tahun dengan Syarat Integritas dan Kecakapan
Deri berpendapat bahwa kemampuan seseorang dalam memimpin negara tidak semestinya hanya ditentukan berdasarkan angka usia. Warga negara yang masih muda dinilai tetap berpeluang memiliki kecakapan, kejujuran, serta kemampuan menyampaikan gagasan untuk kepentingan publik.
Atas dasar itu, ia mengusulkan agar persyaratan usia minimal 19 tahun dimasukkan sebagai alternatif dalam aturan pencalonan presiden dan wakil presiden.
“Usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” ujarnya.
Melalui petitumnya, Deri meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan menambahkan alternatif batas usia minimal 19 tahun.
Alternatif tersebut, menurut pemohon, harus disertai sejumlah persyaratan substantif. Kandidat berusia muda tetap harus memenuhi kriteria kecakapan, kejujuran, amanah, serta kemampuan mengemukakan gagasan.
Dengan demikian, permohonan ini tidak sekadar mempersoalkan angka batas usia, tetapi juga mengangkat kembali perdebatan mengenai ukuran kelayakan seseorang untuk menjadi pemimpin nasional.
MK dijadwalkan menggelar sidang pendahuluan perkara nomor 432/PUU-XXIV/2026 pada Rabu, 25 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis hakim konstitusi akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan Deri sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya. (*)






