Kepuasan Publik ke Prabowo Naik dari 43 Persen Jadi 61 Persen Usai Listyo Ditangkap

Journalist Independent
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Kabinet)

Journalist Independent, Palembang – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Syahganda Nainggolan mengeklaim tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto meningkat dari 43 persen menjadi 61 persen setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditangkap. Dia juga menyebut serangan terhadap pemerintah di media sosial berkurang setelah penangkapan Listyo dalam kasus dugaan penyadapan.

Syahganda menyampaikan klaim tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026). Dia mengaitkan perkembangan kasus Listyo dengan perubahan respons masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Dia mengatakan perubahan tingkat kepuasan terhadap Prabowo terlihat setelah Listyo ditangkap. Namun, dia tidak menjelaskan lembaga survei, periode pengambilan data, jumlah responden, maupun metode yang menjadi dasar angka kenaikan tersebut.

“Itu kenapa ketika Listyo ditangkap, itu kita lihat kepuasan publik ke Presiden dari 43 naik 61 persen. Serta serangan terhadap pemerintah menjadi berkurang di dunia medsos,” kata Syahganda.

Dia turut menyinggung penanganan perkara penyadapan yang menyeret Listyo dan sejumlah personel kepolisian. Syahganda berharap perkembangan kasus tersebut dapat membuka pembahasan mengenai ancaman perang siber serta hak masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah.

Minta Informasi Penyadapan Dibuka ke Publik

Syahganda mendorong Komisi Informasi membahas batas informasi yang dapat disampaikan pemerintah kepada masyarakat terkait perkara tersebut. Menurutnya, publik perlu mengetahui informasi mengenai dugaan penyadapan, termasuk siapa saja yang menjadi sasaran dan tujuan tindakan tersebut.

“Sehingga teman-teman di Rakornas bisa merumuskan hak-hak informasi publik apa yang bisa diberikan pemerintah, tentu dalam hal ini jajaran kepolisian, terhadap hasil sadap makar ini,” ujarnya.

Syahganda juga menilai pengungkapan perkara dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas penyadapan dan praktik perang siber yang selama ini terjadi. Dia menyinggung data yang menurutnya perlu diketahui masyarakat sebagai bagian dari hak atas informasi.

Baca Juga  Riset BRIN, Presiden Prabowo Minta Percepat Vaksin Malaria dan Teknologi Sampah

“Di situ akan banyak terungkap, seperti data saya, kemudian siapa saja yang disadap, Masyarakat perlu tahu untuk apa menyadap, itu hak-hak publik. Bagaimana dapat permainan-permainan siber selama ini, perang siber yang ada di Indonesia ini,” tambahnya.

Data SMRC Catat Kepuasan Prabowo 44,5 Persen

Klaim Syahganda mengenai kepuasan Prabowo tersebut berbeda dengan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Oktober 2026. SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo sebesar 44,5 persen, sedangkan responden yang kurang atau tidak puas mencapai 53,4 persen.

Dalam survei tersebut, kepuasan Prabowo juga tercatat mengalami penurunan bertahap. Angkanya tercatat 81,2 persen pada November 2025, 66,4 persen pada Februari-Maret 2026, 51,1 persen pada Juli 2026, hingga 44,5 persen pada Oktober 2026.

Survei SMRC dilakukan pada 1-10 Oktober 2026 terhadap 1.213 responden yang merupakan warga negara Indonesia dengan hak pilih. SMRC memperkirakan margin of error sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Listyo Ditahan dalam Kasus Penyadapan

Listyo ditangkap dan ditahan pada 4 November 2026 dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya memaparkan perkembangan perkara tersebut dalam rapat bersama Komisi III DPR, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah personel Polri.

Penyidikan kasus dugaan penyadapan turut mencakup dugaan akses ilegal dan penghapusan dokumen elektronik. Polisi juga menetapkan sejumlah pejabat kepolisian sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Sementara itu, dugaan makar yang dikaitkan dengan Listyo dan pihak lainnya masih didalami secara terpisah oleh kepolisian. Kapolri Suyudi pada 17 November menyatakan belum ada tersangka dalam perkara dugaan makar karena penyidik masih mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. (*)

Baca Juga  Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Kuliah Gratis di PTN