DPRD Sulsel Klaim Tak Punya Pokir Usai Disentil KPK

Journalist Independent
Anggota DPRD Sulsel Kadir Halid
Anggota DPRD Sulsel Kadir Halid. (HO)

Journalist Independent.com, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengklaim tidak punya anggaran Pokok Pikiran (Pokir) usai disentil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak ada pokir. Tidak ada pokok pikiran yang ada di DPRD, sejak kami masuk (dilantik) sampai hari ini,” ujar Ketua Komisi D Kadir Halid usai pertemuan tertutup degan sejumlah OPD di Kantor sementara DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (18/11/2026).

Menurut Kadir, informasi tersebut berasal dari Inspektorat Pemprov Sulsel setelah mendapatkan data dari KPK. Namun, ia mengaku dalam rapat internal dengan seluruh perwakilan komisi dengan perwakilan Inspektorat, Bapelitbangda, dan Barang Jasa (Barjas), data itu belum dapat dibuka.

“Karena hari ini hadir perwakilannya, dari Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Barjas sibuk, sehingga rapat kita tunda, karena data belum ada. Kita minta data, karena sebenarnya hasil temuan KPK ini diberikan kepada Inspektorat. Inspektorat mestinya bawa ke sini untuk kita telaah,” ucapnya.

Kadir juga mengaku, pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel tidak pernah mengusulkan anggaran berkaitan dengan Pokir, yang diusulkan hanya program berdasarkan masukan dari masyarakat saat turun reses.

“Hasil reses tersebut dikumpul di masing-masing fraksi. Nanti setelah di fraksi kita rapat paripurnakan. Nah, itu masuk di SKPD atau OPD. Tidak ada Pokir yang dibahas,” terangnya.

Selain itu, pihaknya baru mengetahui setelah pertemuan internal sebelumnya bersama pimpinan KPK, bahwa ada temuan penganggaran Pokir tahun 2015-2026. Namun faktanya, DPRD tidak pernah mengalokasikan anggaran karena efisiensi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menjelaskan dari rapat kerja tersebut, pihaknya diminta menyelesaikan apa yang menjadi temuan-temuan KPK tersebut, sehingga hal ini perlu diklarifikasi.

“Kalau ada temuan dalam bentuk kerugian negara, itu kami kembalikan. Inilah kami rapat di sini, ini perintahnya KPK. Kami harus klarifikasi soal ini. Sehingga, kami bikin rapat, kami undang, karena itu tadi, seperti dijelaskan Pak Kadir bahwa kami tidak punya pokir,” ujarnya.

Baca Juga  Polisi Bongkar Dugaan Penimbunan 2.600 Liter Solar Bersubsidi di Selayar

Rapat internal tersebut tujuannya untuk melihat dimana letak masalahnya, apakah di tingkat OPD atau tenaga pendamping. Hal ini harus diketahui, siapa yang bermain. Kalau jadi temuan, berarti pokir anggota dewan jalan, tapi faktanya tidak ada.

“Kami tidak pernah melaksanakan pokir, karena komitmen kami dengan Pak Gubernur kemarin selama agenda efisiensi jalan, kami tidak punya pokir. Kami tidak akan melaksanakan pokir karena masih efisiensi. Sehingga kami serahkan semuanya ke pemerintah provinsi,” ucapnya menjelaskan.

Kendati demikian, pria disapa Uchi ini tidak mengetahui persis berapa anggaran pokir maupun dana hibah dalam temuan KPK tersebut, tetapi belakangan tiba-tiba ada anggaran pokir menjadi temuan.

“Temuan katanya ada nama-namanya, ini ada yang bermain, ini yang kami mau coba cari tahu, coba diklarifikasi ke OPD letak kesalahannya di mana. Karena menurut kami, tidak pernah menyentuh pokir, kok bisa jadi temuan KPK. Kami diberikan Waktu 30 hari untuk menyelesaikannya,” papar dia menekankan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan fungsi pengawasan DPRD tidak boleh bergeser menjadi intervensi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satu praktik yang perlu dihindari ialah ketika anggota DPRD mengklaim suatu proyek sebagai Pokir, kemudian ikut menentukan kontraktor dengan motif memperoleh keuntungan.

“Jangan sampai lagi anggota DPR bilang, ‘Itu kan Pokir saya. Nanti saya tunjukkan siapa kontraktornya supaya ada pembagian buat saya selaku orang yang mengusulkan Pokir ini.’ Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi,” tegas Johanis usai Rapat Kordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis, (5/11/2026).

Ia menegaskan, tugas DPRD dalam pengusulan Pokir telah selesai setelah anggaran disepakati. Selanjutnya, pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan program sesuai ketentuan. DPRD cukup menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran.

Baca Juga  Listyo Sigit dkk Akan Disidang Etik di Kasus Penyadapan Presiden

“Kalau sudah disepakati, rencana itu, Pokir-Pokir yang sudah dimasukkan dalam RAPBD menjadi APBD, selesai sudah tugasnya DPRD. Serahkan sepenuhnya kepada eksekutif,” ujar Johanis. (na)