NEWS  

Aturan Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Digugat ke MK, Pemohon Soroti Polemik Pemakzulan Gibran

Journalist Independent
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta dalam perkara syarat pendidikan calon.
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Foto digunakan sebagai ilustrasi persidangan perkara PHPU.

Journalist Independent, JAKARTA – Ketentuan mengenai hak pensiun presiden dan wakil presiden yang berhenti dari jabatannya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tiga warga negara meminta adanya kejelasan mengenai kriteria pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat yang menentukan kelayakan mantan kepala negara maupun wakil kepala negara menerima pensiun.

Permohonan tersebut diajukan oleh I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Gugatan itu telah terdaftar di MK dengan nomor perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.

Para pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal tersebut mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Ketentuan itu berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.”

Dalam penjelasannya, undang-undang tersebut menyebut mantan presiden dan mantan wakil presiden tetap berpotensi menjalankan kegiatan kemasyarakatan meskipun tidak lagi melaksanakan tugas negara. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan hak pensiun yang besarnya disamakan dengan gaji pokok saat menjabat.

Penjelasan aturan tersebut juga menyebut masa jabatan mantan presiden dan wakil presiden tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima.

Selain itu, setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat. Pengecualian berlaku apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut sebagai pemberhentian tidak dengan hormat dalam ketetapannya.

Namun, ketentuan inilah yang dipersoalkan para pemohon. Mereka menilai Pasal 6 ayat (1) beserta penjelasannya belum memberikan kepastian hukum karena tidak mengatur secara terperinci kondisi yang dapat menjadi dasar pemberhentian presiden dan wakil presiden secara tidak hormat.

Baca Juga  Mulai 2027, Bansos hingga Uang Pensiun Langsung Masuk Rekening Penerima

Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti tidak adanya klasifikasi yang jelas mengenai pelanggaran atau kondisi tertentu yang dapat menyebabkan seorang presiden maupun wakil presiden kehilangan hak pensiun.

“Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat,” demikian permohonan pemohon, dikutip dari situs MK pada Rabu (18/11).

Para pemohon juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dinamika politik ketatanegaraan yang berkembang belakangan ini, khususnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelum muncul laporan mengenai pengunduran dirinya dari jabatan.

Mereka mempertanyakan bagaimana status pemberhentian seorang wakil presiden apabila proses pemakzulan benar-benar berlangsung. Persoalan tersebut dinilai memiliki konsekuensi terhadap hak administratif, termasuk kelayakan menerima pensiun setelah tidak lagi menjabat.

“Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: Jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian ‘dengan hormat’ atau ‘tidak dengan hormat’?” kata pemohon.

Menurut para pemohon, penentuan status pemberhentian yang sepenuhnya diserahkan kepada MPR berpotensi membuka ruang subjektivitas politik. Mereka khawatir mekanisme pemberhentian pejabat tertinggi negara tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada ukuran hukum yang objektif.

“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” jelas pemohon.

Para pemohon juga menilai persoalan tersebut tidak bisa dipandang sebatas urusan prosedur pemberhentian jabatan. Sebab, keputusan mengenai status pemberhentian presiden dan wakil presiden berkaitan langsung dengan konsekuensi keuangan negara melalui pemberian hak administratif dan pensiun.

Baca Juga  Ambil Alih Tugas Polri, UPTD Samsat Mappanyukki Dinilai Kangkangi UU 22 Tahun 2009, Ketegasan Kepala Bapenda Sulsel Dipertanyakan

“Padahal, urusan pemberhentian jabatan publik tertinggi di negara ini membawa serta implikasi hukum dan finansial yang masif bagi keuangan negara, yakni melekatnya hak-hak administratif dan pensiun negara (pension rights) sebagaimana dijamin dalam undang-undang a quo,” paparnya.

Mereka kemudian membandingkan aturan tersebut dengan ketentuan pemberhentian pejabat negara lainnya, seperti menteri, kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Menurut pemohon, kelompok jabatan tersebut telah memiliki kualifikasi pelanggaran yang lebih jelas sebagai dasar pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sebaliknya, ketentuan untuk presiden dan wakil presiden justru dinilai belum memberikan batasan serupa.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai alternatif, mereka meminta MK memberikan tafsir konstitusional terhadap pasal tersebut dengan menambahkan klasifikasi pemberhentian yang menentukan hak pensiun presiden dan wakil presiden.

Dalam petitumnya, pemberhentian dengan hormat diminta mencakup tiga keadaan, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan lain yang bukan merupakan pelanggaran.

Sementara itu, pemberhentian tidak dengan hormat diusulkan mencakup tiga kategori. Pertama, dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan dengan ancaman pidana minimal dua tahun. Kedua, melanggar sumpah atau janji jabatan. Ketiga, melakukan perbuatan tercela.

Melalui permohonan tersebut, para pemohon meminta adanya batasan hukum yang lebih terukur agar status pemberhentian presiden dan wakil presiden tidak semata-mata bergantung pada penilaian politik MPR.

Kini, permohonan perkara nomor 428/PUU-XXIV/2026 tersebut menjadi bagian dari pengujian konstitusionalitas aturan hak pensiun mantan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.


Deskripsi SEO:

Baca Juga  Beras SPHP Diduga Dioplos Jadi Premium, Amran Copot 8 Pejabat Bulog-Bapanas

 

Keterangan Foto:

Ilustrasi Gedung DPR RI. Gugatan aturan pensiun presiden dan wakil presiden ke MK menyoroti kewenangan MPR dalam menentukan status pemberhentian pejabat negara.

Alt Foto:

Gedung DPR RI terkait gugatan aturan pensiun presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.