Bukan Sekadar Populer, Denny Indrayana Beberkan Tiga Syarat Wapres Ideal Pendamping Prabowo

Journalist Independent
Denny Indrayana. (Foto: Instagram Denny Indrayana)

Journalist Independent, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana membeberkan tiga kriteria yang menurutnya perlu dimiliki calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Ketiga kriteria tersebut meliputi integritas etika, kapasitas intelektual, serta tingkat penerimaan atau akseptabilitas yang luas.

Denny menilai, sosok yang layak menduduki posisi wakil presiden tidak cukup hanya memiliki popularitas atau dukungan politik. Figur tersebut juga harus mempunyai integritas yang kuat, kemampuan intelektual yang memadai, serta dapat diterima oleh berbagai kalangan.

Pandangan itu disampaikan Denny saat berada di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Selasa (17/11/2026).

“Kriterianya tiga. Etikanya harus bagus, tidak terbeli. Kedua, intelektualitas, kapasitas keilmuannya harus mumpuni. Ketiga, akseptabilitas, diterima di mana pun oleh siapa pun, terutama oleh presiden sendiri,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkum HAM) tersebut.

Menurut Denny, ketiga aspek itu menjadi pertimbangan penting dalam menentukan figur yang akan mendampingi Prabowo menjalankan pemerintahan. Integritas diperlukan agar seorang wakil presiden tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. Sementara kapasitas intelektual menjadi modal untuk menjalankan tugas kenegaraan.

Adapun akseptabilitas berkaitan dengan kemampuan seorang calon untuk diterima oleh berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo sendiri.

Meski memaparkan kriteria tersebut, Denny tidak menyebut nama tokoh yang dianggap memenuhi seluruh persyaratan itu. Ia juga tidak mengarahkan pandangannya pada figur tertentu yang dinilai paling tepat untuk mendampingi Prabowo.

“Kalau pribadinya saya tidak menyebut. Kita bicara kriteria saja,” ujarnya.

Pernyataan Denny tersebut lebih menitikberatkan pada kualitas personal dan kapasitas seorang calon wakil presiden, bukan pada dukungan terhadap nama atau tokoh politik tertentu.

Selain berbicara mengenai kriteria cawapres, Denny Indrayana juga menanggapi persoalan persyaratan pencalonan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini tengah digugat.

Baca Juga  Syahganda Ungkap Alasan Mengapa Prabowo Perlu Mengajak PDIP Masuk Pemerintahan

Menurut Denny, persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan tetap dapat diperjuangkan meskipun baru dipersoalkan setelah seorang pejabat dilantik. Ia menilai penegakan kebenaran dan keadilan tidak dibatasi oleh waktu ketika terdapat dugaan persoalan hukum yang perlu diperiksa.

“Tidak ada kata terlambat untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau pertanyaannya kenapa baru sekarang, sampai sehari sebelum kiamat pun kalau ada kezaliman tetap kita lawan,” katanya.

Denny kemudian menjelaskan pandangannya berdasarkan perspektif hukum tata negara. Ia membedakan antara rezim pemilihan umum dan rezim pemerintahan yang dimulai setelah presiden serta wakil presiden dilantik.

Menurut dia, pelantikan presiden dan wakil presiden menjadi penanda berakhirnya rezim pemilu sekaligus dimulainya rezim pemerintahan. Setelah pelantikan, tanggung jawab hukum dan ketatanegaraan melekat pada masing-masing pejabat sesuai jabatan yang diemban.

Dengan demikian, persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab presiden tidak serta-merta menjadi tanggung jawab wakil presiden, begitu pula sebaliknya.

“Kalau ada masalah, tanggung jawabnya masing-masing. Contoh, kalau wakil presiden korupsi, apa presiden juga bertanggung jawab? Kan tidak,” ujar Denny.

Ia menegaskan, apabila persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran terbukti, pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tersebut.

“Karena Gibran sudah dilantik, ya rezimnya pemerintahan. Karena dia tidak memenuhi syarat, yang terkena imbas dan bertanggung jawab ya yang tidak memenuhi syarat saja,” kata Denny.

Denny juga menyinggung pihak yang menggandeng Gibran sebagai pasangan Prabowo dalam pemilihan presiden. Menurut dia, dalam perspektif hukum tata negara, hal tersebut bukan persoalan yang mengubah prinsip pertanggungjawaban hukum atas dugaan ketidakpemenuhan persyaratan pencalonan.

Ia berpandangan, tanggung jawab atas persoalan tersebut tetap melekat pada pihak yang bersangkutan apabila dugaan pelanggaran persyaratan terbukti. ***

Baca Juga  Kompak Tak Sodorkan Nama Cawapres, Partai Koalisi Percayakan Pilihan kepada Prabowo