Journalist Independent, JAKARTA — Harapan investor terhadap saham sektor energi dan pertambangan pada akhir 2026 tampaknya belum bisa terlalu tinggi.
Di tengah peluang peningkatan permintaan batu bara di pasar global, persoalan kepastian regulasi di dalam negeri justru menjadi ganjalan yang berpotensi menahan laju kinerja emiten.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pelaku pasar adalah Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Ketidakjelasan arah kebijakan tersebut membuat investor harus lebih selektif dalam memilih saham pertambangan, terutama perusahaan yang memiliki fundamental lemah dan model bisnis yang dinilai tidak berkelanjutan.
Head of Research & Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, menilai saham emiten energi dan pertambangan belum memiliki ruang besar untuk mencatatkan kenaikan ekstrem hingga kuartal IV 2026 maupun tahun depan.
Menurutnya, pergerakan sektor energi tidak terlalu ditentukan oleh faktor cuaca. Arah kebijakan pemerintah justru memiliki pengaruh lebih besar terhadap prospek bisnis dan kemampuan perusahaan menjaga keuntungan.
Rully mengingatkan investor agar menghindari perusahaan tambang dengan fundamental rapuh karena ketidakpastian regulasi berpotensi menekan margin keuntungan.
“Emiten mining yang lemah dan tidak berkelanjutan menjadi yang paling kami hindari. Ketidakpastian RKAB juga tinggi dan margin mereka berpotensi tertahan,” ujarnya.
Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi emiten batu bara. Pasalnya, peluang meningkatnya permintaan batu bara akibat musim dingin global belum tentu langsung memberikan dampak positif terhadap harga saham perusahaan tambang di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kebijakan DHE Beri Tambahan Likuiditas Dolar bagi Perbankan
Selain persoalan RKAB, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam juga menjadi perhatian pelaku industri energi. Aturan tersebut mengharuskan eksportir menempatkan sebagian hasil ekspor di dalam negeri.
Melalui Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah menetapkan kewajiban penempatan minimal 30 persen devisa hasil ekspor selama tiga bulan bagi eksportir pertambangan yang memenuhi persyaratan. Adapun 70 persen sisanya dapat dimanfaatkan secara lebih leluasa.
Dari sisi perusahaan tambang, kebijakan tersebut berpotensi membatasi fleksibilitas pengelolaan valuta asing untuk memenuhi kebutuhan operasional. Namun, dampaknya terhadap sektor perbankan justru dinilai positif.
Bank-bank BUMN berpeluang memperoleh tambahan pasokan dolar Amerika Serikat di tengah kondisi likuiditas rupiah yang relatif ketat.
Apalagi, pemerintah memperluas cakupan penempatan dana retensi DHE ke 16 bank devisa. Jumlah tersebut terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank swasta.
Rully menilai penyebaran dana DHE ke lebih banyak bank dapat membantu memperbaiki distribusi likuiditas valuta asing di dalam negeri.
“Likuiditas rupiah bank BUMN memang ketat, tetapi dolar AS cukup melimpah karena kebijakan DHE. Jika tersebar ke bank swasta, dampaknya bisa lebih baik,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, prospek saham energi masih membutuhkan perhatian ekstra. Investor tidak cukup hanya mengandalkan potensi kenaikan permintaan komoditas global, tetapi juga perlu mencermati kepastian regulasi, kekuatan fundamental, serta kemampuan perusahaan mempertahankan margin keuntungan. (*)






