Journalist Independent, Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terus meluas hingga menjangkau lebih dari 70 juta pengguna dan sekitar 49 juta merchant di Indonesia. Pembayaran menggunakan kode QR tersebut bahkan telah tersedia di kawasan Baduy Dalam, menunjukkan transaksi digital mulai digunakan masyarakat di luar pusat perkotaan.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan capaian itu dalam acara kick off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (16/11/2026). Dia menyebut jumlah pengguna QRIS telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.
“Hingga triwulan III 2026, QRIS sudah menjangkau lebih dari 70 juta pengguna,” ujarnya.
Filianingsih mengatakan pencapaian tersebut bahkan sudah melewati target yang dipasang BI. Menurutnya, pertumbuhan penggunaan QRIS berlangsung lebih cepat dari perkiraan awal.
“Dulu targetnya mungkin kurang banyak, jadi di bulan-bulan ini saja sudah lebih dari 100 persen,” katanya.
Mulai Digunakan Pedagang di Baduy Dalam
Perluasan QRIS terlihat dari penggunaannya oleh berbagai kelompok masyarakat. Filianingsih menyebut transaksi digital tidak lagi terbatas pada generasi muda, tetapi juga mulai menjadi kebiasaan kelompok usia yang lebih tua, termasuk generasi baby boomer.
Dia menilai perubahan tersebut terlihat dari semakin banyaknya tempat usaha yang menyediakan pembayaran melalui QRIS. Fasilitas itu tidak hanya ditemukan di pusat perbelanjaan kota besar, tetapi juga di kota kecil hingga kawasan perdesaan.
“Kalau Bapak-Ibu pergi ke Baduy Dalam, mereka sudah menyediakan QRIS untuk transaksi pembayarannya,” ungkapnya.
Filianingsih juga menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Pasar Baru, Jakarta. Saat melihat pedagang kaki lima memasang kode QR untuk menerima pembayaran, ia akhirnya membeli dagangan mereka meski awalnya tidak memiliki rencana berbelanja.
Penggunaan QRIS di pasar tradisional dan pedagang kecil memperlihatkan bahwa sistem pembayaran digital telah masuk ke kegiatan ekonomi sehari-hari. Selain transaksi domestik, digitalisasi pembayaran juga berkembang untuk mendukung transaksi lintas negara.
Pengguna QRIS Capai 70,6 Juta Orang
Data BI hingga triwulan III-2026 mencatat jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta orang. Sementara itu, jumlah merchant yang menerima pembayaran QRIS mencapai 49,4 juta.
Dalam periode yang sama, transaksi QRIS tumbuh 75,80% secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan tersebut menjadi bagian dari peningkatan aktivitas pembayaran digital masyarakat.
BI juga mencatat volume seluruh transaksi pembayaran digital mencapai 18,09 miliar transaksi pada triwulan III-2026. Angka tersebut tumbuh 39,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Perluasan pengguna dan merchant membuat QRIS semakin banyak digunakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masyarakat perdesaan, generasi muda, hingga kelompok lanjut usia juga menjadi bagian dari ekosistem pembayaran tersebut.
Ingatkan Kepercayaan Konsumen Harus Dijaga
Di tengah pertumbuhan penggunaan QRIS, Filianingsih mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, semakin banyak orang yang menggunakan pembayaran digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan transaksi berlangsung aman.
Dia mengatakan kepercayaan konsumen tidak terbentuk dalam waktu singkat. Pengalaman buruk dalam bertransaksi, sebaliknya, dapat merusak kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.
“Kepercayaan sudah kita dapatkan, tetapi kita tahu itu tidak mudah. Kita bangunnya bertahun-tahun,” ucapnya.
Filianingsih kemudian mengingatkan bahwa kepercayaan dapat hilang jauh lebih cepat dibandingkan waktu yang dibutuhkan untuk membangunnya. Karena itu, penyelenggara sistem pembayaran dan pihak terkait diminta menjaga kualitas layanan serta keamanan transaksi.
“Jaga benar-benar kepercayaan yang sudah ada saat ini,” tegas Filianingsih.
Melalui Geber PK 2027, BI bersama OJK mendorong penguatan perlindungan konsumen di tengah perkembangan layanan keuangan digital. Upaya tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan perlindungan oleh penyelenggara jasa keuangan, serta kerja sama antarlembaga untuk menghadapi risiko transaksi digital. (*)





