Journalis Independent, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Meski inflasi tahunan DIY masih berada dalam rentang sasaran nasional, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga kebutuhan pokok pada akhir tahun.
Sri Sultan menegaskan, stabilitas harga bukan sekadar indikator ekonomi, melainkan salah satu ukuran nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dengan memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Selasa (17/11/2026).
Rakorda kali ini mengangkat tema “Evaluasi Inflasi Tahun 2026 serta Persiapan TPID se-DIY dalam Menghadapi HBKN Natal 2026 dan Tahun Baru 2027”. Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyusunan langkah antisipasi menghadapi potensi tekanan harga selama periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan libur akhir tahun.
“Kajian ilmiah menunjukkan, ketahanan produksi dan akses distribusi berkaitan erat dengan kemampuan daerah meredam volatilitas harga pangan. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dibangun sebagai arsitektur ketahanan ekonomi, yang menghubungkan lahan produksi, jaringan distribusi, pasar, hingga meja makan masyarakat,” ujar Sri Sultan di hadapan para pemangku kepentingan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan DIY pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,02 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin terlena dengan capaian tersebut. Pengalaman pada Desember tahun sebelumnya, ketika inflasi sempat mencapai 3,11 persen, menjadi salah satu alasan TPID DIY meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru.
Sri Sultan mengingatkan bahwa gejolak ekonomi global dapat berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat melalui jalur perdagangan dan distribusi. Perubahan kondisi di satu wilayah dunia dapat merambat ke pasar lain dan memengaruhi biaya maupun ketersediaan barang.
“Dalam perekonomian modern, gejolak di satu belahan dunia dapat merambat melalui perdagangan dan distribusi, hingga akhirnya memengaruhi harga kebutuhan masyarakat. Meski demikian, kebijakan tidak boleh kehilangan ketegasan arah. Di sinilah kecermatan pemerintah diuji, melalui kemampuannya menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta membangun komunikasi yang efektif,” jelas Ngarsa Dalem.
Untuk mengantisipasi gejolak harga selama periode Nataru, Sri Sultan memaparkan enam prioritas jangka pendek yang perlu diperkuat oleh TPID se-DIY.
Prioritas pertama adalah memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi kerentanan terhadap perubahan harga di pasar.
Kedua, mengoptimalkan cadangan pangan dan infrastruktur penyimpanan. Ketersediaan cadangan serta fasilitas penyimpanan yang memadai diharapkan dapat membantu menjaga pasokan ketika terjadi peningkatan permintaan.
Ketiga, memperkuat strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi tersebut juga perlu didukung penguatan tata niaga pangan dalam koridor Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan dan Sejahtera (GPIPS).
Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap kebutuhan strategis menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah perlu mengantisipasi komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan permintaan selama masa liburan.
Kelima, memperkuat keterpaduan neraca pangan agar perencanaan kebutuhan dan ketersediaan komoditas dapat dilakukan secara lebih terarah.
Keenam, mempercepat akses pembiayaan pertanian. Dukungan pembiayaan diharapkan dapat membantu sektor pertanian menjaga kapasitas produksi dan keberlanjutan pasokan pangan.
Selain enam prioritas jangka pendek tersebut, Sri Sultan juga menyampaikan tiga agenda jangka panjang. Ketiganya meliputi digitalisasi neraca pangan, regenerasi petani melalui pengembangan wirausaha muda pertanian, serta perluasan edukasi publik melalui program MRANTASI atau Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi.
“Selain itu, ada tiga agenda jangka panjang, yakni digitalisasi neraca pangan, regenerasi petani melalui wirausaha muda pertanian, serta memperluas edukasi publik lewat program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi),” imbuh Sri Sultan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo, menyoroti karakteristik DIY sebagai salah satu destinasi pariwisata utama yang menghadapi dinamika permintaan pangan cukup tinggi saat libur akhir tahun.
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berpotensi mendorong konsumsi masyarakat dan kebutuhan bahan pangan. Jika kenaikan permintaan tersebut tidak diimbangi ketersediaan pasokan yang memadai, tekanan terhadap harga dapat meningkat.
Karena itu, menurut Sudibyo, pengendalian inflasi perlu dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program MRANTASI yang telah diterapkan di lima kabupaten/kota di DIY. Program tersebut melibatkan kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan fokus pada komoditas cabai.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Pelibatan kelompok masyarakat juga diharapkan dapat membangun kebiasaan yang mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Sudibyo menilai, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dan pelaku perdagangan juga diperlukan agar stabilitas pasokan dan harga dapat terjaga.
“Peningkatan permintaan yang tidak dibarengi dengan pasokan yang cukup, dapat memicu kenaikan harga serta menekan daya beli masyarakat. Untuk itu, pengendalian inflasi harus terus diperkuat melalui aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” tandas Sudibyo. ***





