Pidana Makar Penyadapan Presiden Prabowo Kini Tahap Penyidikan

Journalist Independent
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir. (Foto: Istimewa)

Journalist Independent, Jakarta – Polri meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Perkara tersebut ditangani tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin.

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Peningkatan status tersebut menjadi perkembangan baru dalam pengusutan perkara yang bermula dari dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Sebelumnya, Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman untuk mengumpulkan bukti terkait kemungkinan adanya unsur pidana makar dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Tim Khusus Dipimpin Kabareskrim

Isir menjelaskan pembentukan tim khusus merupakan arahan Kapolri untuk mengembangkan perkara tersebut. Tim dipimpin langsung Kabareskrim dengan tugas mengusut dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan.

Penyidikan ini menjadi bagian dari pengembangan perkara, bukan sekadar pemeriksaan terhadap dugaan penyadapan ilegal. Penyidik masih perlu menelusuri rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya pihak lain yang menerima atau menggunakan hasil penyadapan.

Dalam perkembangan sebelumnya, Isir menyebut proses pendalaman dugaan makar membutuhkan waktu dan ketelitian. Polri juga meminta masyarakat mengawal proses hukum agar pengusutan berjalan sesuai ketentuan.

Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Baca Juga  Ustaz di Makassar Diduga Dianiaya dan Disekap Puluhan Orang, Kuasa Hukum Laporkan Kasus ke Polda Sulsel

Keempatnya diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan pembagian peran para tersangka, termasuk posisi Listyo Sigit yang disebut sebagai penerima akhir atau *end user* hasil penyadapan.

Polri menduga penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat, juga disebut masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.

Isir kembali menegaskan penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan. Dia menyebut posisi Listyo Sigit sebagai pengguna akhir telah disampaikan Kapolri dalam rapat bersama DPR.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end-user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira tinggi Polri yaitu Bapak LSP ini,” ungkap Isir.

Polri Belum Ungkap Pihak Diduga Terlibat Makar

Meski perkara dugaan makar telah memasuki tahap penyidikan, Polri belum mengumumkan siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Isir mengatakan penyidik masih membuka berbagai kemungkinan berdasarkan hasil pengembangan perkara.

“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” sambungnya.

Polri juga perlu memisahkan konstruksi perkara penyadapan ilegal dengan dugaan tindak pidana makar. Penetapan empat tersangka dalam kasus penyadapan tidak serta-merta menjadikan mereka tersangka makar, sebab pihak kepolisian belum mengumumkan identitas tersangka dalam perkara yang dikembangkan tersebut.

Adapun dalam kasus penyadapan, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Proses hukum atas perkara penyadapan dan pengembangan dugaan makar kini menjadi dua hal yang terus didalami penyidik Polri. (*)

Baca Juga  Viral Video Kapolres Kapuas Hulu Pukul Pria Berujung Damai Adat