Pemilihan Wapres Diundur ke 9 Desember, MPR Siapkan Panitia Ad Hoc

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: Kumparan)

Journalist Independent, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundur sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. MPR juga menyiapkan panitia ad hoc untuk mengatur teknis pemilihan, sementara Presiden Prabowo Subianto masih memiliki waktu untuk menentukan dua nama calon yang akan diajukan.

Pengunduran jadwal itu disepakati dalam rapat gabungan MPR setelah Prabowo mengirim surat resmi berisi usulan perubahan tanggal. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Presiden membutuhkan waktu untuk berkonsultasi dengan partai koalisi dan sejumlah tokoh sebelum mengajukan kandidat.

“Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember,” kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (16/11/2026).

MPR Bentuk Panitia Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang

Dalam rapat gabungan tersebut, MPR menyepakati pembentukan panitia ad hoc yang bertugas menyiapkan pelaksanaan sidang hingga prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Panitia itu akan diketuai Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, didampingi dua wakil ketua, dengan total 36 anggota dari unsur fraksi dan kelompok DPD.

MPR juga membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen persyaratan dua calon yang diajukan Presiden. Koordinator tim tersebut adalah Lestari Moerdijat, sedangkan posisi ketua dipegang Habiburrahman.

Muzani mengatakan mekanisme pemilihan satu dari dua calon belum ditentukan secara terperinci. Panitia ad hoc akan menyiapkan teknis pelaksanaan, termasuk kemungkinan pemungutan suara atau musyawarah mufakat.

“Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc,” ujar Muzani.

“Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu,” imbuhnya.

Baca Juga  Kasus Ijazah Gibran Berlanjut, Feri Amsari Adukan KPU-Bawaslu, Minta Dipecat

Prabowo Harus Setor Dua Nama Paling Lambat 25 November

Perubahan jadwal sidang paripurna turut menggeser batas waktu penyerahan nama calon wakil presiden. Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Presiden harus mengusulkan dua calon beserta dokumen persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dengan jadwal sidang pada 9 Desember 2026, dua nama calon pengganti Gibran harus sudah diserahkan kepada pimpinan MPR paling lambat 25 November 2026. Tenggat itu memberi Prabowo waktu tambahan satu pekan dibandingkan jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 2 Desember.

Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Jika dihitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November 2026, batas waktu tersebut jatuh pada 11 Januari 2027.

Artinya, sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember berlangsung 33 hari sebelum tenggat konstitusional tersebut. MPR masih memiliki ruang waktu untuk menuntaskan proses pemilihan dan pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Gibran Mundur di Tengah Polemik Ijazah

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri itu terjadi di tengah polemik dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya.

Sebelum surat pengunduran diri diserahkan, sejumlah anggota DPR telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan tersebut ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan sedianya dibahas dalam rapat paripurna DPR.

Namun, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR. Polemik dokumen pendidikan itu menjadi latar dinamika politik menjelang pengisian jabatan wakil presiden.

Baca Juga  Kemenhub Kerahkan Tiga Kapal Negara Perkuat Operasi SAR KMP Virgo Hari ke-14

Gibran sendiri membantah pengunduran dirinya berkaitan dengan persoalan ijazah. Dalam pernyataan setelah menyerahkan surat tersebut, dia menyebut keputusan mundur merupakan pilihannya sendiri.

“Ini bukan keputusan yang mudah tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah,” ucap Gibran. (*)