Apa Itu Dana Cadangan Pesangon yang Kini Ramai Dibahas?

Journalist Independent
Ilustrasi. (Foto: iStock)

Journalist Independent, Jakarta – Dana Cadangan Pesangon menjadi perhatian setelah muncul kabar bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana tersebut kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah informasi itu dan menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola dana.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyatakan ketentuan mengenai dana cadangan pesangon masih membutuhkan aturan pelaksanaan. Karena itu, belum ada keputusan mengenai mekanisme penyetoran maupun lembaga pemerintah yang akan mengelolanya.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).

Apa Itu Dana Cadangan Pesangon?

Dana Cadangan Pesangon merupakan dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Penyediaan dana ini bertujuan menjamin pembayaran hak pekerja yang terkena PHK karena alasan selain memasuki usia pensiun, khususnya apabila pekerja belum diikutsertakan dalam program pensiun. Dengan adanya dana cadangan, pembayaran hak pekerja diharapkan memiliki sumber pendanaan yang disiapkan oleh pengusaha.

Meski demikian, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Pengecualian itu secara tegas disebutkan dalam Pasal 253 ayat (4) UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja,” bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.

Danantara Belum Ditunjuk sebagai Pengelola

Pasal 253 ayat (3) menyebut dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, undang-undang tersebut belum menyebutkan nama lembaga yang akan menerima dan mengelola dana dari pengusaha.

Baca Juga  IHSG Menguat Jelang Rebalancing MSCI 12 November, Mampukah Tembus 5.400?

Kemnaker menegaskan pihaknya juga tidak pernah menyatakan akan menjadi pengelola dana tersebut. Begitu pula Danantara yang menyampaikan belum pernah menerima penugasan atau penunjukan dari pemerintah untuk mengelola dana cadangan pesangon.

Putri menjelaskan, pemerintah masih perlu menyusun peraturan pelaksanaan untuk menerjemahkan ketentuan dalam undang-undang menjadi mekanisme yang lebih terperinci. Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik bersama para pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Mekanisme dan Sumber Dana Masih Dibahas

Peraturan pelaksanaan nantinya diharapkan menjabarkan sejumlah hal teknis yang belum diatur secara terperinci dalam undang-undang. Aspek tersebut meliputi mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Dengan demikian, pengusaha belum dapat mengacu pada ketentuan teknis mengenai besaran dana yang harus disediakan, cara penyetoran, maupun rekening atau lembaga tujuan. Seluruh mekanisme tersebut masih menunggu aturan pemerintah.

Putri menegaskan informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana, termasuk penyebutan Danantara dan Kemnaker, belum memiliki dasar penetapan resmi.

“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.

Kemnaker meminta pengusaha dan pekerja tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Masyarakat juga diimbau tidak menyebarluaskan kabar yang belum terkonfirmasi dan mengikuti perkembangan kebijakan melalui keterangan resmi pemerintah.

Ada Sanksi bagi Pengusaha yang Tidak Sediakan Dana

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diwajibkan Pasal 253 ayat (1). Sanksi tersebut terdiri atas peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Baca Juga  Bantuan Subsidi Upah 2026 Rp900 Ribu, Ini Syarat Penerima dan Batas Gajinya

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi itu masih harus diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). Artinya, rincian penerapan sanksi juga menunggu aturan pelaksanaan.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pasal 313 menyebut undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, sedangkan Pasal 312 mewajibkan peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama satu tahun sejak tanggal pengundangan.

Dengan tenggat tersebut, pemerintah memiliki waktu paling lama hingga 28 Oktober 2027 untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Aturan itu akan menjadi dasar teknis penerapan Dana Cadangan Pesangon, termasuk penentuan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab mengelolanya. (*)