Dana Haji Rp200 Triliun Jadi Sorotan DPR, Hotel dan Maskapai Dibidik untuk Investasi

Journalist Independent
Jemaah haji di Makkah. (dok. Kemenhaj)

Journalist Independent, JAKARTA — Dana haji Indonesia yang kini melampaui Rp200 triliun dinilai memiliki potensi lebih besar daripada sekadar menghasilkan keuntungan dari instrumen keuangan.

DPR RI ingin dana jumbo tersebut ikut menggerakkan bisnis yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari maskapai penerbangan, hotel hingga penyediaan konsumsi bagi jemaah.

Gagasan itu menjadi salah satu alasan Komisi VIII DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Melalui perubahan aturan tersebut, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diharapkan memiliki ruang investasi yang lebih luas untuk mengoptimalkan dana kelolaan sekaligus memberikan manfaat nyata kepada calon jemaah dan jemaah haji Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dorongan tersebut setelah memimpin rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Marwan menilai besarnya dana yang dikelola BPKH belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan nilai manfaat yang dirasakan jemaah. Padahal, jumlah dana tersebut terus bertambah dan kini sudah berada di atas Rp200 triliun.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Namun, pertumbuhan nilai manfaatnya belum memberikan dampak signifikan bagi jemaah,” kata Marwan.

Menurutnya, pemerintah dan BPKH perlu melihat investasi dana haji dari sudut pandang yang lebih luas. Selain mengejar imbal hasil finansial, pengelolaan dana juga sebaiknya diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang menopang kebutuhan jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Dengan pendekatan tersebut, dana haji berpeluang memberikan manfaat ganda. Di satu sisi menghasilkan keuntungan investasi, sementara di sisi lain membantu memperkuat layanan yang dibutuhkan jutaan masyarakat Indonesia yang menunaikan ibadah haji.

Baca Juga  DPR RI Minta Polisi Telusuri Tuntas Aliran Uang Sindikat Meterai Palsu

Marwan secara khusus menyebut tiga sektor yang berpotensi menjadi sasaran investasi BPKH, yakni penerbangan, perhotelan, dan konsumsi. Ketiganya merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan haji yang membutuhkan pembiayaan besar setiap tahunnya.

Investasi pada sektor penerbangan, misalnya, dapat membuka peluang penguatan layanan transportasi jemaah. Begitu pula sektor perhotelan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan akomodasi selama berada di Arab Saudi.

Sementara itu, sektor konsumsi memiliki hubungan erat dengan penyediaan makanan bagi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah.

“Keuangan ekosistem haji meliputi penerbangan, hotel, dan konsumsi. Mestinya investasi diarahkan ke sana,” ujar Marwan.

Meski membuka peluang investasi lebih luas, DPR mengingatkan agar pengelola tidak mempertaruhkan keamanan dana milik jemaah. Setiap keputusan investasi harus memperhitungkan potensi keuntungan sekaligus risiko kerugian.

Karena itu, revisi undang-undang nantinya perlu memuat ketentuan perlindungan aset, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban pengelola secara lebih terperinci.

Marwan juga menyoroti aturan tanggung renteng dalam regulasi sebelumnya yang berpotensi membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. DPR membuka kemungkinan pembentukan mekanisme dana jaminan kerugian agar pengelolaan investasi memiliki perlindungan yang lebih jelas dan akuntabel.

Ia menegaskan, jangan sampai kesalahan pengambilan keputusan investasi justru mengancam uang yang dikumpulkan masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR memastikan pembahasan legislasi akan menggunakan skema revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bukan menggantinya dengan undang-undang baru. Proses pembahasan selanjutnya akan mengikuti ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Rencana tersebut menjadi momentum penting bagi BPKH untuk membuktikan bahwa dana haji lebih dari Rp200 triliun dapat dikelola secara produktif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Bagi masyarakat yang telah bertahun-tahun menabung untuk menunaikan ibadah haji, ukuran keberhasilan investasi bukan sekadar besarnya keuntungan.

Baca Juga  Komisi III DPR Desak Polisi Usut Dugaan Kekerasan Seksual Santriwati Lombok

Hal terpenting adalah manfaat yang benar-benar kembali kepada jemaah melalui layanan yang lebih baik, biaya yang lebih efisien, serta pengelolaan dana yang aman dan transparan. (*)