Lima Calon Ketua Golkar di Sulsel Terima Diskresi, Wajib Dongkrak Suara hingga 2029

Journalist Independent
Diskresi Golkar
Lima kader terima diskresi dari Golkar. (dok. istimewa)
Journalist Independent.com, MAKASSAR – Lima bakal calon ketua DPD II Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat diskresi dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk maju dalam Musyawarah Daerah (Musda) di kabupaten masing-masing. Namun, mereka harus menandatangani pakta integritas dan berkomitmen meningkatkan perolehan suara partai hingga Pemilu 2029.

Penyerahan lima surat diskresi itu dilakukan Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di Kantor DPD Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Sabtu (14/11/2026). Komitmen peningkatan elektoral tersebut nantinya menjadi salah satu bahan evaluasi bagi para ketua DPD II setelah terpilih.

“Salah satu yang menjadi komitmen kita adalah mampu meningkatkan elektoral daripada perolehan partai per hari ini,” kata IAS dalam arahannya.

IAS menjelaskan, target peningkatan suara akan disesuaikan dengan capaian Golkar di masing-masing daerah. Target itu akan dievaluasi dalam kurun waktu 1,5 tahun.

Dia mencontohkan perolehan suara Golkar di Kabupaten Tana Toraja yang saat ini mencapai 31,4 persen. Angka tersebut dinilai sudah mendekati capaian maksimal yang diperkirakan dapat diraih partai di daerah itu, yakni 35 persen.

“Kita berharap di angka ini nanti itu yang menjadi salah satu komitmennya bahwa Kabupaten Tana Toraja insyaallah akan mempertahankan minimal dan berusaha meningkatkan. Tetapi yang di bawah 33% itu catatannya harus meningkatkan dalam kurun waktu 1,5 tahun,” jelasnya.

IAS menilai waktu 1,5 tahun cukup untuk mengukur konsolidasi dan kerja politik pengurus di daerah. Dia meminta para ketua DPD II tidak hanya aktif menjelang Musda, tetapi terus menggerakkan partai setelah mendapat amanah memimpin.

“Karena waktu 1,5 tahun itu adalah waktu yang cukup menurut saya untuk menjaga paling tidak konsolidasi yang kita lakukan hari ini, itu mampu menjaga persentase yang ada, dan kalau bekerja secara maksimal pasti akan meningkatkan,” ujarnya.

Baca Juga  Survei IPI: Elektabilitas Andi Sudirman-Fatma Capai 63,4 Persen di Pilgub Sulsel

Selain target elektoral, beberapa calon juga menyampaikan komitmen khusus. Calon Ketua Golkar Luwu Utara, misalnya, berjanji menuntaskan pembangunan kantor sekretariat partai jika terpilih memimpin DPD II.

IAS mengatakan pembangunan kantor tersebut harus selesai sebelum Pemilu 2029. Dia bahkan berharap pengerjaannya bisa rampung dalam satu hingga dua tahun.

“Jadi, itu dia masukkan dan itu menjadi komitmennya. Cuman kita sampaikan di situ maksimal sebelum pelaksanaan Pemilu 2029 harus membangun. Kalau bisa 1-2 tahun itu selesai,” ungkapnya.

Untuk mendukung pencapaian target, DPD I Golkar Sulsel juga akan memberikan data perolehan suara dan hasil survei kepada masing-masing calon ketua. Data tersebut diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program kerja dan strategi peningkatan elektoral.

IAS menegaskan Musda Golkar kabupaten/kota merupakan bagian dari persiapan menghadapi agenda politik 2029 dan 2031. Pakta integritas yang ditandatangani para penerima diskresi akan menjadi pegangan DPD I untuk mengevaluasi komitmen mereka.

Lima penerima diskresi tahap pertama yakni mantan Bupati Soppeng Kaswadi Razak, yang telah tiga periode memimpin Golkar Soppeng. Berikutnya, Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara Megawati Jamal, yang akan maju dalam Musda Golkar Luwu Utara meski belum genap lima tahun menjadi pengurus partai.

Diskresi juga diberikan kepada Wakil Bupati Jeneponto Islam Iskandar, yang belum memenuhi syarat lima tahun sebagai kader Golkar. Penerima lainnya ialah Saleh Rahim, mantan politikus PKS yang kini bergabung dengan Golkar dan akan maju dalam Musda Golkar Enrekang.

Sementara penerima kelima adalah mantan Bupati Kepulauan Selayar Basli Ali, yang berencana kembali maju untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Golkar Selayar. (id)

Penulis: Andi IdrisEditor: Nuawar Ardiansyah