Journalist Independent, MAKASSAR – Pemerintah tidak ingin bantuan pangan hanya terlihat bagus di atas kertas. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memilih turun langsung ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, untuk memastikan beras bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kunjungan pada Sabtu (14/11/2026) itu sekaligus menjadi bentuk pengawasan langsung terhadap program bantuan pangan yang menyasar sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Amran menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto jelas: negara harus hadir memastikan tidak ada keluarga Indonesia yang kesulitan mendapatkan bahan pangan pokok. Karena itu, pemerintah tidak cukup mengandalkan laporan penyaluran dari daerah, tetapi harus memeriksa langsung kondisi di lapangan.
“Bapak Presiden memerintahkan kami memastikan setiap karung beras bantuan sampai ke tangan rakyat yang berhak. Karena itu kami turun langsung ke lapangan dan tidak cukup hanya menerima laporan. Jika ada hambatan, kami selesaikan di tempat,” tegas Amran.
Di tengah upaya tersebut, Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani juga melakukan pemantauan di sejumlah titik penyaluran lainnya di Sulawesi Selatan. Pengawasan secara bersamaan ini bertujuan memastikan bantuan tiba tepat sasaran, tepat jumlah, serta memenuhi standar kualitas.
Salah satu gambaran manfaat program bantuan pangan terlihat di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebanyak 1.600 keluarga di wilayah tersebut menerima masing-masing 30 kilogram beras untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026.
Bagi sebagian keluarga, bantuan ini bukan sekadar tambahan persediaan di rumah. Beras tersebut bisa menjadi penyangga kebutuhan sehari-hari ketika kemampuan membeli bahan pangan sedang terbatas.
Rini, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur mendapatkan beras sebanyak 30 kilogram. Sebelum bantuan datang, ia hanya mampu membeli sekitar setengah liter beras setiap kali berbelanja.
Kondisi tersebut membuat bantuan pemerintah terasa sangat berarti. Dengan persediaan beras yang diterima, Rini kini memiliki cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama beberapa waktu ke depan.
Pemerintah juga memastikan persoalan kualitas tidak luput dari pengawasan. Saat memantau penyaluran di Makassar, Ahmad Rizal Ramdhani memeriksa langsung kondisi beras yang diterima masyarakat.
BULOG menegaskan masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan beras yang rusak atau tidak layak konsumsi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penggantian sesuai ketentuan.
Selain menjaga kualitas, pemerintah mengingatkan penerima agar tidak memperjualbelikan beras bantuan. Bantuan tersebut merupakan hak keluarga penerima manfaat dan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.
Penguatan distribusi juga menjangkau Sulawesi Barat. BULOG Mamuju telah menyiapkan stok beras untuk disalurkan melalui jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Penyaluran akan berjalan setelah Purchase Order (PO) dari Agrinas diterbitkan. Dengan ketersediaan stok di gudang, BULOG memastikan distribusi dapat segera dipercepat begitu seluruh proses administrasi selesai.
Amran menilai keberhasilan pemerintah meningkatkan produksi beras nasional harus berjalan beriringan dengan kemampuan mendistribusikannya. Menurutnya, stok pangan yang melimpah tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat kesulitan memperolehnya.
Karena itu, pemerintah mengawal tiga hal sekaligus, yakni memperkuat produksi, menjaga ketersediaan stok, dan memastikan distribusi menjangkau rumah tangga.
Melalui peninjauan langsung di Bone serta pengawasan BULOG di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, pemerintah ingin memastikan bantuan pangan tidak sekadar menjadi angka dalam laporan program. Ukuran keberhasilannya adalah ketika beras benar-benar tersedia di rumah keluarga yang membutuhkan. (*)
