Journalist Independent, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menargetkan pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka rampung paling lambat 10 Januari 2027. Namun, pimpinan MPR bersama Presiden Prabowo Subianto membuka peluang mempercepat pemilihan melalui sidang paripurna yang direncanakan berlangsung pada 23 November hingga 4 Desember 2026.
“Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru,” kata Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Jumat (13/11/2026).
Bambang menjelaskan rentang waktu 23 November hingga 4 Desember merupakan hasil pembicaraan pimpinan MPR dengan Prabowo. Jadwal tersebut mempertimbangkan agenda Presiden yang direncanakan hadir dalam sidang paripurna pemilihan Wapres.
“Itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol tadi, constraint (batasan) waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” ujar politikus PDIP tersebut.
Menurut Bambang, MPR sebenarnya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres setelah terjadi kekosongan jabatan. Jika dihitung sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November 2026, batas waktu tersebut jatuh pada 10 Januari 2027.
Jadwal Pemilihan Dibahas dalam Rapat Gabungan
MPR menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11). Pertemuan itu akan membahas tahapan pengisian jabatan Wapres yang ditinggalkan Gibran.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyampaikan ada empat agenda yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Agendanya meliputi penetapan jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon, pembentukan tim verifikasi berkas, serta pembentukan tim ad hoc penyusun rancangan ketetapan MPR.
Tim verifikasi nantinya bertugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan dua calon yang diajukan presiden. Sementara itu, tim ad hoc disiapkan untuk menyusun rancangan ketetapan yang diperlukan dalam proses pemilihan.
Bambang menyebut percepatan pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan kesibukan Prabowo. Presiden dijadwalkan hadir dalam sidang paripurna sehingga penentuan waktu pelaksanaan perlu menyesuaikan agenda kenegaraannya.
Prabowo Berwenang Ajukan Dua Nama
Bambang menegaskan pengusulan dua kandidat wapres merupakan kewenangan presiden. MPR nantinya memilih satu dari dua nama yang disampaikan Prabowo untuk mengisi jabatan tersebut.
“Pak Presiden kan harus mengajukan dua nama. Kalau dua nama itu enggak dimasukkan oleh presiden ya enggak bisa dipilih. Jadi kata kunci di presiden,” terang Bambang.
Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyebut MPR akan menyurati Prabowo untuk meminta dua calon setelah proses pengunduran diri Gibran ditindaklanjuti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden (Gibran) itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden (Prabowo) untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ucap Yusril.
Yusril juga menegaskan penentuan dua nama tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo. MPR tidak menetapkan sendiri kandidat yang akan mengikuti pemilihan.
Mekanisme Pemilihan Diatur UUD 1945 dan UU MD3
Pengisian jabatan wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut menyebut MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
“Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden,” demikian bunyi pasal tersebut.
Ketentuan lebih terperinci juga tercantum dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
Dalam sidang tersebut, kedua kandidat harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan sebelum pemungutan suara dilakukan. Calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai Wapres.
Apabila kedua kandidat memperoleh jumlah suara yang sama, MPR menggelar pemilihan ulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, presiden berwenang menentukan satu dari dua calon untuk ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. (*)
