Journalist Independent, JAKARTA – Polri menegaskan tidak diperlukan pengujian forensik ulang terhadap ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, dokumen tersebut telah menjalani pemeriksaan laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri pada Mei 2025.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pemeriksaan tersebut telah dilakukan secara prosedural dan dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” kata Trunoyudo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11).
Menurut Trunoyudo, hasil pemeriksaan forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.
Ia juga menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut telah menjadi bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).
Pernyataan Polri tersebut muncul setelah tim penasihat hukum Roy Suryo mengajukan permohonan pengujian ulang terhadap dokumen fisik ijazah Jokowi.
Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyebut pihaknya meminta agar ijazah asli Jokowi diperiksa kembali secara forensik. Pengujian itu diharapkan dilakukan dengan membandingkan dokumen tersebut dengan setidaknya tiga ijazah lain yang diterbitkan pada November 1985.
Permohonan tersebut disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sebelumnya, Bareskrim Polri bersama Puslabfor Polri telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap ijazah asli Jokowi pada Mei 2025.
Dalam pemeriksaan itu, penyidik menggunakan ijazah asli milik Jokowi sebagai objek pengujian. Dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan ijazah milik tiga rekan Jokowi semasa menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah aspek fisik dan karakteristik dokumen. Aspek yang diuji meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik pencetakan, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tanda tangan dekan dan rektor yang tercantum pada ijazah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Polri, ijazah Jokowi dinyatakan identik dengan dokumen pembanding yang digunakan dalam pengujian.
Hasil tersebut menjadi dasar bagi Polri untuk menyatakan pemeriksaan forensik telah dilakukan dan hasilnya telah dimasukkan ke dalam berkas perkara.
Meski demikian, permohonan pengujian ulang yang diajukan pihak Roy Suryo merupakan bagian dari proses hukum yang perlu dilihat berdasarkan keputusan majelis hakim. Pernyataan Polri mengenai hasil pemeriksaan sebelumnya tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah permohonan pengujian ulang tersebut akan diterima atau ditolak oleh pengadilan.
Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Polri dan tim penasihat hukum Roy Suryo mengenai kebutuhan pemeriksaan ulang masih perlu mengikuti mekanisme persidangan yang berlaku.
