Journalist Independent, JAKARTA — Rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026, menjadi tahap penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri.
Empat agenda telah disiapkan, mulai dari penentuan jadwal sidang paripurna hingga pembentukan tim yang akan memeriksa dua nama calon pengganti yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.
Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB dan melibatkan seluruh pimpinan fraksi partai politik serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan tersebut setelah pimpinan MPR menggelar rapat menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran pada Kamis, 12 November 2026, pukul 11.26 WIB.
“Rapat Pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Empat Agenda MPR untuk Mengisi Kursi Wakil Presiden
Ada empat hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat gabungan tersebut. Pertama, MPR akan menentukan jadwal sidang paripurna khusus untuk memilih Wakil Presiden baru. Penetapan jadwal ini menjadi langkah awal untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai mekanisme konstitusi.
Kedua, pimpinan MPR akan menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden yang akan mengikuti proses pemilihan di MPR.
Ketiga, MPR akan membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan persyaratan kedua kandidat. Pemeriksaan ini diperlukan sebelum MPR membawa pencalonan ke tahap pemilihan.
Keempat, MPR akan membentuk tim perumus yang bertugas menyiapkan draf Ketetapan MPR terkait pengisian jabatan Wakil Presiden.
“Itulah ketetapan yang akan kita putuskan pada Jumat besok jam 14.00 WIB,” ujar Muzani.
Pengisian kursi Wakil Presiden mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Konstitusi mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Sementara itu, UU MD3 mengatur Presiden menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan demikian, ketentuan 14 hari tersebut merupakan batas waktu sebelum sidang pemilihan, bukan tenggat pengajuan sejak kursi Wakil Presiden kosong.
MPR nantinya memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Proses tersebut menjadi penentu siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan pemerintahan saat ini.
Sejak pengunduran diri Gibran diterima, perhatian publik tertuju pada dua hal: siapa kandidat yang akan diajukan Prabowo dan kapan MPR menggelar pemilihan. Rapat gabungan 13 November menjadi pintu awal untuk menjawab tahapan berikutnya. (*)
