Journalist Independent.com, MAKASSAR – Sebanyak 6.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menjadi PPPK penuh waktu. Itu kebijakan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menyampaikan Pemkot saat ini masih menunggu petunjuk teknis serta surat resmi sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, pihaknya belum dapat mengambil langkah lebih jauh.
“Kami baru melihat informasinya di media sosial. Sampai sekarang belum ada surat resmi. Jadi, kami masih menunggu petunjuk dari pusat,” ujar Kamelia kepada Journalist Independent, Kamis (12/11/2026).
Ia menyambut positif dan berharap wacana pengangkatan ini dapat segera direalisasikan. Kebijakan ini dinilai akan menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang telah lama mendedikasikan diri untuk melayani masyarakat di Kota Makassar.
Saat ini, jumlah PPPK paruh waktu di Kota Makassar tercatat mencapai sekitar 6.000 orang, jumlah yang dinilai sebanding dengan tenaga PPPK yang telah berstatus penuh waktu.
Memasuki tahun kedua masa kerja, para pegawai tersebut telah melalui proses kurasi berdasarkan kebutuhan serta penilaian dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kamelia menilai evaluasi kinerja ini akan menjadi aspek krusial dalam menentukan peluang peningkatan status kepegawaian ke depan.
Kebijakan ini diharapkan memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan.
Penilaian berkala dari masing-masing perangkat daerah akan menjadi acuan penting dalam melihat kelayakan pegawai.
Terkait mekanisme teknis pengangkatan maupun persyaratan khusus, BKPSDM Makassar belum dapat merinci lebih jauh karena masih menunggu regulasi pusat.
Awalnya, informasi yang beredar sempat mengindikasikan bahwa prioritas diberikan kepada tenaga guru dan kesehatan. Namun, perkembangan informasi terbaru menunjukkan adanya peluang agar kebijakan ini dapat mencakup seluruh kelompok PPPK paruh waktu tanpa terkecuali.
Selain peluang perubahan status ke penuh waktu, Kamelia juga mengonfirmasi adanya kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan tetap berpedoman pada ketentuan persyaratan yang berlaku, termasuk batasan usia.
Sambil menantikan arahan resmi, BKPSDM Kota Makassar berharap kebijakan ini nantinya mampu memberikan kepastian status hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan ribuan pegawai yang menjadi tulang punggung pelayanan publik di Kota Makassar. (in)
