Journalist Independent, PAREPARE – Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyinggung frasa “halal darahnya” terhadap media pengkritik pemerintahannya memicu reaksi keras kalangan jurnalis.
Ucapan tersebut menjadi perhatian setelah rekaman pengarahan Tasming dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Jumat (6/11/2026), tersebar di media sosial.
Dalam forum itu, Tasming membicarakan hubungan kerja sama Pemerintah Kota Parepare dengan sejumlah perusahaan media.
Ia mempersoalkan pemberitaan kritis yang tetap diterbitkan media meskipun telah memiliki kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah.
Menurut Tasming, kondisi tersebut menunjukkan adanya sikap yang tidak sejalan antara hubungan kemitraan dengan pemberitaan yang dipublikasikan media.
“Tapi ya ada media ini, dia sudah berkontrak dengan pemerintah daerah, ya kan. Kemudian, di sisi lain dihajar juga ini pemerintah. Maunya ini apa?” cetus Tasming dalam rekaman tersebut.
Pembahasan kemudian mengarah pada istilah Bali Bella’ yang digunakan Tasming untuk menggambarkan pihak yang dianggap tidak memiliki konsistensi sikap.
Dalam arahannya kepada jajaran pemerintah kota, ia juga meminta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Parepare memperhatikan pengelolaan kontrak kerja sama dengan perusahaan media.
“Halal darahnya itu yang Bali Bella,” ujar Tasming.
Pernyataan tersebut kemudian mendapat perhatian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Makassar. Organisasi profesi jurnalis itu menilai penggunaan ungkapan tersebut tidak pantas disampaikan seorang pejabat publik, terlebih ketika menyangkut media yang menjalankan fungsi jurnalistik.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, menilai pernyataan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan yang melakukan peliputan di wilayah Parepare.
“Kami mengecam pernyataan Wali Kota Parepare Tasming Hamid yang bernuansa provokatif, dan berpotensi berdampak terhadap keamanan dan keselamatan jurnalis di Parepare,” tegas Sahrul.
AJI Makassar mengingatkan bahwa hubungan pemerintah dengan media tidak boleh dibangun atas dasar tuntutan pemberitaan yang menguntungkan salah satu pihak.
Menurut organisasi tersebut, independensi merupakan prinsip utama dalam pekerjaan jurnalistik sehingga wartawan tetap memiliki kewajiban menyampaikan fakta, termasuk ketika pemberitaannya berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah.
AJI Makassar juga meminta Kementerian Dalam Negeri turun tangan menyikapi polemik tersebut. Evaluasi terhadap Tasming Hamid bahkan diminta disertai pemberian sanksi tegas atas pernyataan yang dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pers.
PEMKOT KLAIM REKAMAN DIPOTONG
Di tengah munculnya kecaman, Pemerintah Kota Parepare memberikan penjelasan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Jenamar Aslan.
Pihaknya membantah bahwa pernyataan wali kota sebagaimana beredar di media sosial telah menggambarkan keseluruhan pembahasan dalam forum evaluasi pembangunan tersebut.
Jenamar menyebut rekaman yang beredar telah mengalami pemotongan pada bagian tertentu. Menurutnya, kondisi itu menyebabkan pesan yang disampaikan Tasming tidak lagi tergambar secara utuh dan memunculkan penafsiran berbeda.
“Pernyataan dalam forum resmi tersebut sebenarnya sedang membahas solusi strategis jangka panjang, bukan bermaksud menyudutkan kelompok atau pihak mana pun,” kata Jenamar.
Ia juga menegaskan bahwa potongan rekaman yang beredar tidak bisa dijadikan gambaran lengkap mengenai maksud pembicaraan wali kota dalam pertemuan tersebut.
“Statemen dan audio visual yang viral di media sosial telah dipotong secara sengaja pada bagian tertentu untuk menciptakan kesan kontroversial yang memicu kegaduhan,” ujar Jenamar. (MA)
