Journalist Independent.com, MAKASSAR – Larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bukan kebijakan yang baru diterapkan. Kampus tersebut telah lebih dahulu memberlakukan aturan larangan merokok, termasuk penggunaan vape, sejak 2017.
Kepala Humas Unismuh Makassar, Hadisaputra, menjelaskan, kebijakan itu telah memiliki landasan resmi melalui Surat Keputusan Bersama Badan Pembina Harian dan Rektor tentang Larangan Merokok dalam Wilayah Kampus.
Aturan tersebut berlaku untuk seluruh jenis rokok, baik konvensional maupun elektrik. Karena itu, terbitnya fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan vape tidak membuat Unismuh perlu menyusun kebijakan baru.
“Unismuh sudah lama menerapkan larangan merokok di lingkungan kampus, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik atau vape. Jadi, kebijakan ini bukan sesuatu yang baru bagi Unismuh,” kata Hadi saat dikonformasi JI, Selasa (10/11/2026).
Dia mengatakan, larangan tersebut juga memiliki kesesuaian dengan pandangan keagamaan Muhammadiyah. Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, Muhammadiyah telah menetapkan fatwa haram rokok konvensional pada 2010.
Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 2020, Muhammadiyah kembali mengeluarkan fatwa yang secara khusus mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
Dengan demikian, menurut Hadi, Muhammadiyah telah lebih dahulu mengambil sikap terhadap penggunaan vape sebelum MUI mengeluarkan fatwa serupa.
“Jadi, bagi Unismuh, tidak ada perbedaan antara rokok tembakau dan vape. Keduanya sama-sama dilarang digunakan di lingkungan kampus,” ujarnya.
Dia menambahkan, penerapan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya Unismuh menjaga identitasnya sebagai kampus Islami. Lingkungan pendidikan, kata dia, harus terbebas dari paparan rokok sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kampus yang sehat.
Hadi menilai, saat ini yang dibutuhkan bukan penerbitan aturan baru, melainkan penguatan pelaksanaan kebijakan yang sudah ada. Sosialisasi dan pengawasan perlu terus dilakukan agar seluruh warga kampus mematuhi ketentuan tersebut.
“Unismuh tidak perlu lagi mengeluarkan surat edaran baru, karena aturan larangan merokok sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita terus memperkuat sosialisasi, pengawasan, dan kedisiplinan seluruh warga kampus dalam melaksanakannya,” tukas Hadi.
MUI Keluarkan Fatwa Haram Vape
Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. MUI mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari potensi bahaya terhadap kesehatan, dampak terhadap lingkungan, hingga kemungkinan vape menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketentuan haram itu juga mencakup penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi zat terlarang, serta aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik.
MUI turut merekomendasikan pemerintah agar segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. Langkah pengendalian peredaran rokok elektrik dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif penggunaannya. (iz)
