Journalist Independent, JAKARTA — Polemik masa depan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah bergulirnya usulan pemakzulan di DPR, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi justru menyampaikan klaim bahwa Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu, 11 November 2026.
Budi Arie membenarkan kabar tersebut ketika dikonfirmasi mengenai status Gibran. “Betul (Gibran mengundurkan diri),” katanya melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan itu memunculkan tanda tanya karena belum ada pengumuman resmi dari Gibran maupun Istana yang memastikan pengunduran dirinya telah berlaku. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hanya mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi.
Pertemuan keduanya berlangsung sekitar dua setengah jam. Namun, seusai menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Gibran tidak secara langsung menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar pengunduran dirinya.
Ia justru mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait dinamika politik dan polemik dokumen pendidikannya. Salah satu arahan Presiden, menurut Gibran, adalah melanjutkan perjuangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” ujar Gibran.
DPR Jadwalkan Usulan Pemakzulan Gibran Masuk Paripurna 12 November
Di tengah kabar pengunduran diri yang belum mendapat konfirmasi resmi, DPR juga bergerak memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menyebut pimpinan dewan telah menerima dukungan dari 120 anggota yang berasal dari delapan fraksi.
Jumlah tersebut jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.
Dukungan itu berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Gerindra 11 anggota, Demokrat 18 anggota, serta Golkar 11 anggota. Sementara itu, dari PAN tercatat nama Sarifuddin Sudding sebagai pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” kata Saan.
Pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke rapat pimpinan sebelum membahasnya dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Saan menyebut DPR menjadwalkan pembahasan usulan HMP dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” ujarnya.
Meski dukungan awal telah memenuhi persyaratan, usulan HMP tidak otomatis memberhentikan Gibran. Proses pemakzulan harus mengikuti tahapan konstitusional dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, termasuk pembahasan di DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh Mahkamah Konstitusi, serta keputusan akhir melalui MPR.
Dengan demikian, dua perkembangan politik berlangsung bersamaan: klaim Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran dan proses DPR membahas usulan HMP. Kepastian status Gibran masih menunggu pernyataan resmi serta perkembangan mekanisme ketatanegaraan. (*)
