Journalist Independent.com, YOGYAKARTA – Demonstrasi yang digelar Aliansi Jogja Memanggil di Yogyakarta berakhir ricuh pada Selasa (10/11/2026) malam. Sebanyak 106 orang diamankan polisi setelah massa terlibat aksi pelemparan petasan, bom molotov, hingga batu ke arah Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dari total orang yang diamankan, 94 di antaranya diduga terlibat tindakan anarkis dan perusakan fasilitas umum. Sementara 12 orang lainnya masih perlu didalami status serta keterkaitannya dengan kericuhan tersebut.
Plt Kabidhumas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari mengatakan, penyampaian pendapat yang berlangsung sejak siang hingga pukul 19.00 WIB awalnya berjalan tertib. Namun, situasi berubah sekitar pukul 20.07 WIB ketika sekitar 100 orang berkumpul di depan Gedung DPRD DIY.
“Massa aksi anarkis menembakkan petasan, melempar molotov, dan batu ke area dalam gedung DPRD DIY,” kata Novita dalam keterangan tertulis.
Menghadapi situasi tersebut, polisi mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) pasukan Pengendalian Huru-Hara Brimob bersama 60 personel Satuan Penindak Perusuh sekitar pukul 20.30 WIB.
Pada waktu bersamaan, Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (PAGAR) menerjunkan 858 personel untuk melakukan penindakan dan mengamankan orang-orang yang diduga terlibat kericuhan.
Sebanyak 106 orang yang diamankan kemudian dibawa ke posko satgas di lantai dua Gedung DPRD DIY.
Kericuhan belum sepenuhnya mereda. Bentrokan antara massa dan polisi berlanjut hingga kawasan Tugu Golong-Gilig sekitar pukul 21.00 WIB. Bahkan, pada pukul 22.37 WIB, aksi pelemparan petasan masih terjadi.
Polisi kemudian melakukan penyekatan terhadap massa yang datang dari arah timur tugu sekitar pukul 23.06 WIB. Selanjutnya, Brimob menggelar patroli skala besar pada pukul 23.30 WIB.
Dari penanganan kericuhan tersebut, polisi menyita sejumlah barang yang diduga digunakan dalam aksi. Barang bukti itu terdiri atas enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, satu ketapel, dan satu bungkus gotri.
Kapolri Datangi Gedung DPRD DIY
Peristiwa tersebut turut mendapat perhatian Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia mendatangi Gedung DPRD DIY sekitar pukul 01.23 WIB, Rabu (11/11/2026) dini hari, bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam kunjungannya, Suyudi meninjau sejumlah orang yang telah diamankan. Ia juga meminta jajarannya mengusut pihak-pihak yang diduga membawa benda berbahaya ke lokasi demonstrasi.
Kapolri turut mempertanyakan apakah aksi tersebut benar-benar murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Dan kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” ujar Suyudi.
Aliansi Jogja Memanggil Bawa Sembilan Tuntutan
Sebelum berujung ricuh, Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut membawa sembilan tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, mengatakan salah satu persoalan utama yang disuarakan adalah menyempitnya ruang kebebasan berpendapat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, penangkapan peserta demonstrasi dan dugaan kekerasan aparat yang berulang membuat masyarakat semakin takut menyampaikan kritik.
“Penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara,” kata Dion.
Aliansi juga menyoroti dugaan keterlibatan kelompok sipil yang mereka sebut sebagai gentho atau preman dalam sejumlah peristiwa di Yogyakarta.
Mereka mengaitkan persoalan tersebut dengan aksi penolakan relokasi pedagang Malioboro pada 20 Oktober 2026 serta demonstrasi pada 28 Oktober 2026 yang berujung pada penangkapan 34 orang.
Selain persoalan kebebasan berpendapat dan dugaan kekerasan aparat, massa juga menyuarakan tuntutan mengenai upah minimum, biaya pendidikan, kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida, hingga persoalan lingkungan hidup.
Berikut sembilan tuntutan Aliansi Jogja Memanggil:
Tuntutan nasional:
- Menarik militer kembali ke barak.
- Mengusut tuntas penembakan di Aceh dan Papua serta berbagai kasus pelanggaran HAM berat.
- Menetapkan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia serta mengadili pihak yang merusak lingkungan.
- Menurunkan pajak rakyat dan menaikkan pajak konglomerat.
- Mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto serta mengadili seluruh kroninya.
- Menghentikan kriminalisasi terhadap pengemudi ojek daring dan menolak potongan aplikator yang dinilai tidak wajar.
Tuntutan untuk DIY:
- Mencabut Pergub tentang Jaga Warga dan larangan aksi demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi.
- Mewujudkan upah minimum Yogyakarta sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menurunkan biaya pendidikan.
- Mengusut tuntas kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida.
