Journalist Independent, JAKARTA — Polemik mengenai keabsahan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menemukan titik akhir. Di tengah sorotan publik dan proses hukum yang masih berjalan, Gibran menyatakan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.
Pernyataan itu disampaikan Gibran saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia mengaku menghormati berbagai respons masyarakat, termasuk kritik dan saran yang muncul menyikapi persoalan dokumen pendidikannya.
“Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
Ia juga menegaskan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tetap menjadi perhatian dirinya.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah polemik ijazah SMA Gibran kembali menjadi perhatian menyusul dinamika putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Bahkan, persoalan tersebut turut memunculkan kabar mengenai keinginan Gibran untuk melepaskan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya membenarkan bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam untuk membahas perkembangan situasi politik dan persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan, Gibran menyampaikan niat mundur karena menghadapi dinamika yang berkembang setelah adanya keputusan di MK dan MA.
“Dalam pembicaraan itu, Wapres menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Presiden Prabowo tidak langsung menyetujui ataupun menolak keinginan tersebut. Dalam pertemuan itu, Prabowo justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Salah satu hal yang kemudian dibahas adalah kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Setelah mendengarkan masukan Presiden, Gibran kembali meminta waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Prasetyo menyebut Gibran ingin mendapatkan kesempatan membuktikan dokumen yang dimilikinya.
“Bapak Wapres memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” jelasnya.
Dengan perkembangan tersebut, polemik ijazah SMA Gibran kini tidak hanya menjadi persoalan yang menyangkut dokumen pendidikan, tetapi juga telah merembet ke ranah politik dan posisi Wakil Presiden.
Pernyataan terbaru Gibran memperlihatkan keinginannya agar perdebatan publik tidak terus berlarut-larut. Namun, penyelesaian persoalan melalui jalur hukum masih menjadi bagian penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat. (*)
