Journalist Independent, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus biaya kendaraan distribusi makanan dari komponen operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan kebijakan tersebut, biaya kendaraan tidak lagi dapat dimasukkan dalam pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan penghapusan biaya kendaraan bukan merupakan kebijakan baru. Menurutnya, langkah tersebut justru mengembalikan ketentuan sesuai aturan awal pelaksanaan program MBG.
“Dihapusnya biaya kendaraan dari pagu operasional Rp3.000 rupiah per hari per penerima manfaat bukan hal baru, kami mengembalikan kebijakan ini sebagaimana mestinya yang pernah berlaku ketika awal launching program MBG,” ujar Tysa di Jakarta, dikutip Senin (9/11/2026).
Tysa menjelaskan, kendaraan distribusi merupakan bagian dari perlengkapan atau fasilitas yang wajib disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kedudukannya sama seperti gedung SPPG, peralatan memasak, dan peralatan makan yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan MBG.
Karena itu, penyediaan kendaraan seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing SPPG sejak mulai beroperasi. Biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak semestinya dibebankan ke dalam anggaran operasional harian yang dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.
Menurut Tysa, ketentuan awal mengenai komponen biaya operasional tercantum dalam Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025. Kedua aturan tersebut tidak memasukkan kendaraan sebagai bagian dari biaya operasional SPPG.
“Ini tertera di keputusan Deputi Dialur Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa kendaraan adalah bagian dari biaya operasional,” kata Tysa.
Meski demikian, BGN mengakui pernah memasukkan biaya sewa kendaraan ke dalam komponen operasional melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut kemudian dievaluasi setelah BGN melakukan kajian lebih lanjut mengenai pembagian tanggung jawab penyediaan fasilitas pendukung program MBG.
Hasil kajian itu membuat BGN memutuskan kendaraan tidak lagi dimasukkan dalam komponen biaya operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari. BGN menilai kendaraan merupakan fasilitas dasar yang harus dipenuhi SPPG agar dapat menjalankan kegiatan distribusi makanan.
“Setelah kami kaji lebih dalam lagi sebaiknya memang kendaraan tidaklah dimasukan kedalam biaya operasional, karena kendaraan adalah hal yang wajib dipenuhi SPPG sejak mulai beroperasi,” ucapnya.
Dengan perubahan tersebut, pagu operasional maksimal Rp3.000 per penerima manfaat per hari tidak lagi dapat digunakan untuk membiayai kendaraan distribusi. SPPG harus menyiapkan kebutuhan kendaraan sebagai bagian dari fasilitas pendukung operasional sejak awal menjalankan program.
