Journalist Independent, JAKARTA – Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat, khususnya pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja, kini dapat mengakses serta mengunduh dokumen lengkap regulasi tersebut melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, ketersediaan dokumen undang-undang tersebut merupakan hak masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung ketentuan yang mengatur bidang ketenagakerjaan.
Menurut Yassierli, pemahaman terhadap regulasi ini penting agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur pemerintah. Dengan demikian, undang-undang tersebut dapat menjadi acuan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar dia.
UU Nomor 27 Tahun 2026 terdiri atas 313 pasal dan 23 bab. Pengaturannya mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja, pemagangan, hingga penempatan tenaga kerja.
Regulasi tersebut juga mengatur perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan, pengupahan, dan kesejahteraan pekerja.
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, hingga ketentuan pidana dan peralihan.
Salah satu substansi yang diatur dalam undang-undang ini adalah pelindungan bagi pekerja dari praktik penahanan ijazah atau dokumen pribadi sebagai jaminan dalam hubungan kerja. Regulasi tersebut juga mengatur jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yakni paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali dengan masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.
UU ini turut mengatur pelatihan kerja bagi pencari kerja yang membutuhkan kompetensi, pekerja yang ingin meningkatkan kemampuan, maupun pekerja yang akan melakukan alih kompetensi. Pelindungan melalui jaminan sosial juga mencakup tenaga kerja sektor informal dan hubungan pekerjaan tertentu.
Yassierli menekankan, pemahaman terhadap ketentuan baru tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap pelindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau pekerja sejak tahap persiapan memasuki dunia kerja hingga memasuki masa purna kerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2026 pada 28 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, undang-undang tersebut diundangkan dan mulai berlaku.
Penerbitan regulasi ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang memberikan pertimbangan agar pengaturan ketenagakerjaan ditata kembali dalam undang-undang tersendiri.
Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dicabut. Sementara itu, sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan Bagian Kedua Pasal 81 dalam lampirannya, juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Adapun peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru.
Masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan ketenagakerjaan dapat membaca dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara di tautan berikut: Unduh UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
