Journalist Independent, JAKARTA – Pendataan penerima bantuan sosial (bansos) di Indonesia mulai memasuki babak baru dengan melibatkan lebih dari satu juta agen di berbagai daerah.
Hingga Minggu (8/11/2026), Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 18.213.466 keluarga telah masuk dalam layanan Perlinsos Digital.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan tidak lagi bergantung pada data identitas semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga melalui pemadanan berbagai sumber informasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, proses pendataan tersebut didukung oleh 1.055.776 agen Perlinsos Digital yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk memperbarui data keluarga yang membutuhkan perlindungan sosial.
“Lebih dari 18 juta keluarga sudah masuk layanan Perlinsos Digital,” kata Gus Ipul, Minggu (8/11/2026).
Para agen berasal dari beragam unsur, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pengurus RT/RW.
Keterlibatan juga datang dari kader dasawisma, operator data desa, petugas Badan Pusat Statistik (BPS), pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyuluh keluarga berencana, serta penyuluh pertanian.
Kemensos menilai jaringan tersebut dapat membantu pemerintah menjangkau masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil. Dengan begitu, perubahan kondisi ekonomi keluarga maupun ketidaksesuaian data dapat lebih mudah diketahui.
Penerima Bansos Ditentukan Sistem
Salah satu perubahan penting dalam Perlinsos Digital adalah penggunaan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition. Sistem ini melengkapi identitas penerima manfaat yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan nama dan alamat.
Pemerintah juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memeriksa, mengoreksi, bahkan menyanggah data yang dinilai tidak sesuai. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya membangun DTSEN yang lebih terbuka dan dapat diperbarui berdasarkan kondisi sebenarnya.
Gus Ipul mengatakan, keterbukaan data tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan koreksi.
Namun, ia menegaskan bahwa agen Perlinsos tidak mempunyai kewenangan menetapkan seseorang sebagai penerima bantuan. Bahkan, Menteri Sosial sekalipun tidak bisa menentukan langsung keluarga yang berhak mendapatkan bansos.
“Yang akan menjawab adalah sistem,” tegasnya.
Sistem Perlinsos Digital menggabungkan informasi dari sejumlah lembaga pemerintah, termasuk ATR/BPN, Samsat, PLN, Dukcapil, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Pemadanan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah indikator sosial ekonomi, seperti kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, penggunaan listrik, hingga keterlibatan seseorang dalam pendirian perusahaan yang tercatat di Kementerian Hukum.
Melalui integrasi tersebut, pemerintah berharap penentuan penerima bantuan semakin akurat dan mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran.
Bagi masyarakat yang namanya tidak tercatat atau menemukan ketidaksesuaian dalam DTSEN, mekanisme koreksi dan sanggahan menjadi kesempatan untuk memperbaiki informasi.
Meski demikian, masuknya keluarga dalam pendataan Perlinsos Digital tidak otomatis menjamin mereka memperoleh bansos. Kelayakan tetap ditentukan melalui proses pengolahan dan pemadanan data sesuai kriteria program perlindungan sosial yang berlaku. (*)
