Journalist Independent, JAKARTA — Pencalonan Lana Zaki Nusseibeh sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuka peluang perubahan bersejarah dalam kepemimpinan organisasi internasional tersebut.
Uni Emirat Arab (UEA) secara resmi mengusung diplomat senior itu untuk menggantikan Antonio Guterres, yang dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada 31 Desember 2026.
Jika terpilih, Nusseibeh akan menjadi perempuan pertama yang memimpin PBB sejak organisasi tersebut berdiri pada 1945.
Latar belakang keluarganya yang berakar di Yerusalem juga membuat pencalonan ini memiliki dimensi tersendiri, terutama di tengah konflik berkepanjangan Palestina dan Israel.
Namun, perjalanan menuju jabatan tertinggi di PBB tidak hanya bergantung pada pengalaman diplomasi. Nusseibeh harus menghadapi persaingan antarnegara, perbedaan kepentingan geopolitik, serta mekanisme pemilihan yang memberikan pengaruh besar kepada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Presiden UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menyampaikan pencalonan tersebut melalui surat resmi kepada pimpinan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Langkah Abu Dhabi ini muncul ketika proses penjaringan kandidat belum menghasilkan satu nama yang memperoleh dukungan kuat dari berbagai negara.
Laporan mengenai pencalonan itu mencuat pada Jumat, 23 Oktober 2026. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah menjalani enam putaran pemungutan suara informal untuk mengukur dukungan terhadap sejumlah kandidat. Proses tersebut belum menghasilkan kesepakatan yang mengakhiri persaingan.
Rekam Jejak Lana Nusseibeh di PBB
Nusseibeh bukan diplomat yang baru memasuki panggung internasional. Perempuan kelahiran Abu Dhabi pada 1978 itu telah menghabiskan sebagian besar kariernya untuk memperkuat posisi UEA dalam berbagai forum diplomasi global.
Salah satu pengalaman terpentingnya adalah ketika menjabat sebagai Duta Besar sekaligus Perwakilan Tetap UEA untuk PBB di New York pada 2013 hingga 2024. Selama lebih dari satu dekade, ia terlibat dalam pembahasan isu keamanan internasional, konflik regional, bantuan kemanusiaan, dan hubungan antarnegara.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam pencalonannya sebagai Sekjen PBB. Jabatan itu menuntut kemampuan mengelola birokrasi internasional sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara yang kerap memiliki pandangan bertolak belakang.
Saat ini, Nusseibeh menjabat sebagai Menteri Negara di Kementerian Luar Negeri UEA. Ia kemudian mengambil cuti resmi dari jabatannya untuk berkonsentrasi pada pencalonan sebagai pemimpin PBB.
Jika mendapatkan dukungan yang diperlukan, ia akan memimpin organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat beragam. Tantangan tersebut semakin besar karena berbagai konflik internasional membutuhkan respons bersama ketika negara-negara besar justru sering terpecah dalam menentukan langkah.
Keluarga Nusseibeh Memiliki Sejarah Panjang di Yerusalem
Di balik karier diplomatiknya, Nusseibeh memiliki hubungan keluarga yang erat dengan sejarah Yerusalem. Namanya berasal dari keluarga Muslim Palestina yang dikenal luas karena perannya dalam menjaga tradisi keagamaan di Kota Suci tersebut.
Keluarga Nusseibeh secara turun-temurun memegang tanggung jawab sebagai penjaga kunci Gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre. Gereja itu merupakan salah satu tempat paling penting bagi umat Kristen karena dipercaya berkaitan dengan penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus Kristus.
Tradisi tersebut menjadikan keluarga Nusseibeh bagian dari sejarah panjang kehidupan keagamaan di Yerusalem. Latar belakang ini juga memperlihatkan hubungan keluarganya dengan kota yang selama puluhan tahun menjadi pusat sengketa politik dan konflik Israel-Palestina.
Ayah Lana, Zaki Nusseibeh, tidak dapat kembali ke Yerusalem setelah pecahnya Perang Enam Hari pada 1967.
Ia kemudian membangun karier di UEA dan dikenal sebagai penerjemah pribadi serta penasihat dekat pendiri negara tersebut, Syekh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Sementara itu, kakeknya, Anwar Nusseibeh, merupakan tokoh politik Palestina yang pernah menduduki sejumlah posisi penting, termasuk Menteri Pertahanan Yordania dan Gubernur Yerusalem.
Pamannya, Sari Nusseibeh, dikenal sebagai filsuf Palestina. Ia juga pernah dipercaya oleh Yasser Arafat untuk mewakili Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO di Yerusalem.
Riwayat keluarga tersebut membuat pencalonan Lana Nusseibeh tidak sekadar berkaitan dengan ambisi karier seorang diplomat. Nama keluarganya memiliki kaitan historis dengan Palestina, meskipun ia lahir dan meniti karier di UEA.
Peran dalam Diplomasi Kemanusiaan Gaza
Salah satu bagian penting dalam perjalanan diplomatik Nusseibeh adalah keterlibatannya dalam upaya memperluas akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Pada Desember 2023, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2720 yang berkaitan dengan peningkatan dan percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina.
Nusseibeh termasuk diplomat yang berperan dalam upaya diplomatik untuk mendorong akses bantuan bagi warga sipil yang terdampak perang.
Ia juga membawa anggota Dewan Keamanan PBB mengunjungi perlintasan Rafah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan secara langsung situasi kemanusiaan dan hambatan distribusi bantuan menuju Gaza.
Langkah itu menjadi bagian dari diplomasi yang berusaha mengubah pembahasan di ruang perundingan menjadi perhatian terhadap kondisi nyata masyarakat sipil.
Pada Februari 2024, Nusseibeh kembali tampil dalam forum internasional ketika memimpin delegasi UEA dalam pembahasan di Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya penerapan hukum internasional secara konsisten terhadap semua pihak.
“Hukum internasional bukanlah menu pilihan,” tegasnya dalam pernyataan yang disampaikan saat itu.
Pernyataan tersebut mencerminkan pendekatan diplomatik yang menempatkan prinsip hukum internasional sebagai landasan dalam menangani konflik. Sikap itu juga relevan dengan perdebatan global mengenai perlindungan warga sipil, kewajiban negara, dan penegakan hukum humaniter.
Dedikasinya terhadap persoalan Palestina bahkan mendapat pengakuan dari Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour. Ia memberikan plakat penghargaan kepada Nusseibeh ketika diplomat tersebut mengakhiri masa tugasnya sebagai perwakilan tetap UEA di New York.
Hak Veto Menjadi Tantangan Terbesar
Meski memiliki pengalaman panjang, Nusseibeh belum tentu dapat melangkah mulus menuju kursi Sekjen PBB. Proses pemilihan memberikan kewenangan penting kepada Dewan Keamanan untuk merekomendasikan satu kandidat kepada Majelis Umum.
Lima anggota tetap Dewan Keamanan, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, memiliki hak veto. Penolakan dari salah satu negara tersebut dapat menggagalkan pencalonan seorang kandidat, meskipun ia memperoleh dukungan luas dari anggota lainnya.
Karena itu, kemampuan membangun kepercayaan di antara negara-negara besar akan menjadi faktor penentu.
Nusseibeh perlu meyakinkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, termasuk mengenai konflik Timur Tengah, persaingan kekuatan global, dan reformasi kelembagaan PBB.
Tantangan lainnya berasal dari tradisi rotasi kawasan yang selama ini menjadi salah satu pertimbangan informal dalam pemilihan Sekjen.
Sejumlah pihak memperkirakan kawasan Amerika Latin berpeluang memperoleh giliran untuk mengajukan pemimpin berikutnya.
Meski bukan ketentuan yang secara otomatis menentukan hasil pemilihan, pertimbangan geografis dapat memengaruhi negosiasi antarnegara dan mempersempit ruang kandidat dari kawasan lain.
Kepemimpinan Baru PBB Menanti Persaingan Diplomatik
Masa jabatan Antonio Guterres berakhir pada 31 Desember 2026. Dengan demikian, Sekjen berikutnya dijadwalkan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 2027.
Pencalonan Nusseibeh menempatkan UEA dalam persaingan diplomatik untuk menentukan arah kepemimpinan organisasi internasional tersebut. Pengalaman di PBB, kedekatannya dengan berbagai isu Timur Tengah, serta latar belakang keluarganya menjadi unsur yang membentuk profilnya sebagai kandidat.
Akan tetapi, pengalaman dan rekam jejak saja tidak cukup untuk memastikan kemenangan. Dukungan anggota Dewan Keamanan, penerimaan dari negara-negara anggota PBB, dan kemampuan menavigasi kepentingan geopolitik akan menentukan peluangnya.
Jika berhasil terpilih, Nusseibeh akan mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekjen PBB. Ia juga akan membawa latar belakang keluarga Palestina ke pusat kepemimpinan diplomasi multilateral dunia.
Kini, pencalonannya menjadi salah satu perkembangan yang patut diperhatikan menjelang pergantian kepemimpinan PBB.
Hasil akhirnya akan menunjukkan sejauh mana negara-negara anggota bersedia membuka lembaran baru dalam sejarah organisasi tersebut, sekaligus menentukan sosok yang akan menghadapi berbagai krisis internasional mulai 2027. (*)
